MUSRENBANGNAS 2022

Kepala Daerah Diminta Siap-Siap, Jokowi Prediksi Krisis Lebih Lama

Dian Kurniati | Kamis, 28 April 2022 | 13:15 WIB
Kepala Daerah Diminta Siap-Siap, Jokowi Prediksi Krisis Lebih Lama

Presiden Jokowi dalam Musrenbangnas 2022.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menteri dan kepala daerah bersiap menghadapi krisis yang diperkirakan bakal berlanjut hingga tahun depan.

Jokowi mengatakan situasi perekonomian Indonesia pada 2023 diperkirakan masih tidak mudah karena ketidakpastian global yang meningkat. Dalam situasi tersebut, dia meminta semua menteri dan kepala daerah menyiapkan perencanaan yang baik agar faktor risiko eksternal tidak mengganggu tren pemulihan ekonomi di dalam negeri.

"Kita harus betul-betul siap jika krisis ini berlanjut hingga tahun depan. Hati-hati semuanya, kita harus memiliki sense of crisis, jangan business as usual," katanya dalam dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2022, Kamis (28/4/2022).

Baca Juga:
Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Jokowi mengatakan ekonomi dan politik global sedang mengalami gejolak dan penuh ketidakpastian. Selain karena pandemi Covid-19 yang belum berakhir, kini dunia diharapkan pada perang antara Rusia dan Ukraina sehingga memunculkan krisis energi dan krisis pangan.

Menurutnya, perang Rusia dan Ukraina pada akhirnya telah menyebabkan peningkatan inflasi global dan berpotensi memperlambat pemulihan ekonomi global.

Inflasi yang tinggi tersebut misalnya terjadi Turki yang mencapai 64,1%, serta Amerika Serikat yang biasanya di bawah 1% kini mencapai 8%. Adapun di Indonesia, laju inflasi tercatat masih terkendali sebesar 2,6% tetapi memerlukan upaya keras untuk menjaganya.

Baca Juga:
Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

"Saya memberikan gambaran seperti ini agar kita semua betul-betul waspada, mengkalkulasi secara detail, sehingga langkah antisipasinya tepat," ujarnya.

Jokowi kemudian menyampaikan beberapa arahan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pertama, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri untuk belanja barang dan jasa di berbagai instansi pemerintah.

Kemudian, mempercepat hilirisasi industri di dalam negeri seperti melalui pembangunan smelter untuk mengolah hasil tambang. Selain itu, dia juga meminta peningkatan produktivitas dan kemandirian sektor pangan dan energi, serta mendorong investasi untuk menciptakan lapangan kerja. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:13 WIB KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS

Jelang Tutup Tahun, Realisasi Pajak Kanwil Khusus Capai 95% Target

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Senin, 23 Desember 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Kenaikan Tarif PPN, DJP Tetap Optimalkan Penerimaan Tahun Depan

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra