INGGRIS

Kencangkan Ikat Pinggang, Inggris Beri Sinyal Peningkatan Tarif Pajak

Muhamad Wildan | Selasa, 18 Oktober 2022 | 17:30 WIB
Kencangkan Ikat Pinggang, Inggris Beri Sinyal Peningkatan Tarif Pajak

Joe Ferguson, berumur sembilan tahun, dengan Bendera Nasional Inggris Union Jack dilukis di wajahnya, melihat ke atas saat para penggemar keluarga Kerajaan Inggris berkumpul di sepanjang jalan pusat Perayaan 70 Tahun Bertakthanya Ratu Inggris di London, Inggris pada Kamis (2/6/2022). (ANTARA FOTO/REUTERS/Tom Nicholson/wsj/KZU).

LONDON, DDTCNews - Menteri Keuangan Inggris yang baru saja dilantik, Jeremy Hunt, mengatakan tarif dari beberapa jenis pajak akan dinaikkan dalam waktu dekat. Alasannya, pemerintah perlu memenuhi kebutuhan anggaran.

Akibat tekanan fiskal dan volatilitas pasar keuangan yang melanda Inggris belakangan ini, Hunt mengatakan pemerintah tidak dapat menurunkan tarif pajak sesuai dengan janji Perdana Menteri Liz Truss saat pertama kali dilantik.

"Beberapa jenis pajak tidak akan dipangkas secepat yang diinginkan, dan beberapa jenis pajak mungkin justru akan naik. Ini adalah keputusan yang sulit untuk diambil," ujar Hunt, dikutip Selasa (18/10/2022).

Baca Juga:
Cegah Penerapan UTPR Pajak Minimum Global, AS Siapkan Skema Retaliasi

Dari sisi pengeluaran, Hunt mengatakan pemerintah tidak dapat meningkatkan belanja dan memberikan stimulus sebesar yang diharapkan oleh masyarakat. Dengan demikian, kementerian perlu melakukan efisiensi atas rencana belanjanya masing-masing.

Melalui pembatalan penurunan tarif pajak sekaligus pemangkasan belanja, defisit dan penarikan utang akan dikurangi guna menjaga persepsi investor.

Hunt mengatakan seluruh kebijakan pemangkasan belanja dan peningkatan tarif pajak akan disusun sesuai dengan nilai-nilai Partai Konservatif dan memprioritaskan kepentingan kelompok masyarakat yang paling rentan di tengah tekanan saat ini.

Baca Juga:
Mengawal Pajak Minimum Global Sejak Awal

"Masyarakat, pasar, dan negara membutuhkan stabilitas. Tak ada menteri keuangan yang dapat mengontrol pasar, tetapi saya dapat membuktikan kepada pasar bahwa pemerintah dapat membiayai APBN yang telah dirancang," ujar Hunt seperti dilansir cnbc.com.

Untuk diketahui, mayoritas kebijakan pajak yang dirancang oleh Truss resmi dibatalkan akibat negatifnya respons pasar atas rencana tersebut. Pada bulan lalu, penurunan tarif pajak yang diumumkan oleh menteri keuangan sebelumnya, Kwasi Kwarteng, seketika mengakibatkan penurunan nilai tukar poundsterling dan peningkatan yield obligasi pemerintah.

Guna mencegah krisis, Bank of England selaku otoritas moneter sampai harus mengambil langkah darurat dengan membeli obligasi pemerintah yang dijual oleh para investor.

Baca Juga:
Biaya Hidup Makin Mahal, Senator Usul Jasa Listrik-Internet Bebas PPN

Dengan dilantiknya Hunt, pemerintah memutuskan untuk tetap meningkatkan tarif PPh Badan dari 19% menjadi 25% sesuai dengan kebijakan pemerintah sebelum Truss, membatalkan penurunan tarif tertinggi PPh orang pribadi dari 45% menjadi 40%, serta membatalkan penurunan tarif terendah PPh orang pribadi dari 20% menjadi 19%.

Hunt mengatakan seluruh tarif pajak tersebut bakal tetap dipertahankan oleh pemerintah sampai situasi perekonomian memungkinkan pemerintah untuk memangkas tarif. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 04 Februari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Cegah Penerapan UTPR Pajak Minimum Global, AS Siapkan Skema Retaliasi

Selasa, 04 Februari 2025 | 11:00 WIB PMK 136/2024

Mengawal Pajak Minimum Global Sejak Awal

BERITA PILIHAN
Selasa, 04 Februari 2025 | 17:39 WIB KELAS PPH PASAL 21 (6)

Ketentuan Tarif PPh Pasal 21 Pasca Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:47 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Update Soal Bupot PPh dan Surat Teguran di Coretax

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:15 WIB PER-30/BC/2024

Bea Cukai Ubah Aturan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari TPB

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:00 WIB CORETAX DJP

DJP Terbitkan Buku Manual Modul SPT Masa PPh Unifikasi, Unduh di Sini

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:33 WIB OPINI PAJAK

Menjadikan Pajak sebagai Instrumen Alternatif Memberantas Korupsi

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Tagih Tunggakan Pajak 5,4 Juta Kendaraan, Begini Strategi Pemprov

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB FOUNDER DDTC DARUSSALAM:

‘Pajak Tidak Boleh Dipungut secara Sewenang-wenang’

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ubah Data Alamat Wajib Pajak di Coretax DJP

Selasa, 04 Februari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Cegah Penerapan UTPR Pajak Minimum Global, AS Siapkan Skema Retaliasi