UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Kemiskinan Menurun, Tapi Kian Melambat

Redaksi DDTCNews | Selasa, 16 Juli 2019 | 16:38 WIB
Kemiskinan Menurun, Tapi Kian Melambat

Civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat seusai diskusi bulanan. (Foto: IESP-FEB ULM)

BANJARMASIN, DDTCNews—Tingkat kemiskinan di Indonesia memang telah menurun sejak 2009, tetapi dengan kecepatan penurunan yang kian melambat. Hal ini mengindikasikan faktor-faktor yang berpotensi mengurangi tingkat kemiskinan juga mengalami perlambatan.

Dwi Rahayu, dosen Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Lambung Mangkurat mengatakan pada 2009-2014 tingkat kemiskinan di Indonesia turun 3,19%, sedangkan pada 2014-2018 tingkat kemiskinan hanya turun 1,3%.

“Meski tingkat kemiskinan menurun, dari sisi jumlah, penduduk miskin di Indonesia masih cukup besar, yaitu sekitar 25,67 juta jiwa,” ujarnya dalam diskusi bulanan Jurusan IESP, FEB Universitas Lambung Mangkurat, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (4/7/2019).

Baca Juga:
Prabowo Akui Ekonomi Indonesia Belum Tumbuh Secara Merata

Diskusi bertema ‘Menurunkan Kemiskinan dan Ketimpangan di Indonesia’ tersebut dimoderasi oleh dosen IESP Sri Mualida. Diskusi, seperti dikutip dari iesp.ulm.ac.id, dihadiri oleh para mahasiswa dan dosen di lingkungan FEB Universitas Lambung Mangkurat.

Dwi Rahayu mengatakan melambatnya laju penurunan kemiskinan disebabkan antara lain oleh pertumbuhan ekonomi nasional yang stagnan dan melambatnya pertumbuhan daya beli masyarakat. Perlambatan ini pula yang menjelaskan kenapa ketimpangan di Indonesia masih tinggi.

Merujuk data Credit Suisse Global Wealth Databooks, ia menjelaskan, 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 49,3% aset. Ketimpangan tersebut didorong oleh kesenjangan akses pelayanan dasar, dan kualitas pekerja antara low skilled dengan high skilled.

Baca Juga:
Konsumsi Kelas Menengah Stabil, Ekonomi Diprediksi Tumbuh di Atas 5%

Ditinjau dari sisi spasial, lima provinsi dengan tingkat kemiskinan paling tinggi berada di Indonesia bagian timur. Sedangkan provinsi yang paling banyak jumlah penduduk miskinnya adalah tiga provinsi di Pulau Jawa, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

Dewi Rahayu menggarisbawahi kemiskinan dapat disebabkan masalah rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya derajat kesehatan, terbatasnya lapangan kerja dan kondisi keterisolasian, dan lemahnya motivasi serta kesadaran untuk lepas dari kungkungan kemiskinan. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 19 Desember 2024 | 13:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Prabowo Akui Ekonomi Indonesia Belum Tumbuh Secara Merata

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 14:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Konsumsi Kelas Menengah Stabil, Ekonomi Diprediksi Tumbuh di Atas 5%

Jumat, 27 September 2024 | 16:15 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Wamenkeu Thomas: Turunnya Kelas Menengah Bakal Jadi Perhatian Prabowo

Jumat, 27 September 2024 | 14:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

DJP Ungkap Sumbangan Kelas Menengah ke Penerimaan Pajak Tak Signifikan

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?