Kementerian PUPR akan Bangun 148 Jembatan Gantung

JAKARTA, DDTCNews—Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun sedikitnya 148 unit jembatan gantung yang tersebar di seluruh Indonesia pada 2020 dengan dana APBN sebesar Rp710 miliar.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan jembatan gantung yang dibangun telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain menjadi akses penghubung antardesa, jembatan gantung juga dapat menggerakkan potensi ekonomi perdesaan sebagai objek wisata.

“Hadirnya jembatan ini akan mempermudah dan mempersingkat waktu perjalanan masyarakat perdesaan menuju sekolah, pasar, tempat kerja, menyelesaikan urusan administrasi ke kantor kelurahan atau kecamatan dan akses silaturahmi antar warga,” katanya, Kamis (13/2/2020).

Menurut Basuki, pembangunan jembatan gantung juga merupakan salah satu wujud kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membangun ke desa. Jembatan gantung ini akan memperkuat infrastruktur daerah perdesaan terutama yang sulit dijangkau sehingga lebih terbuka.

Ia menambahkan kehadiran jembatan gantung sangat dibutuhkan masyarakat karena kondisi geografis Indonesia yang memiliki banyak gunung, lembah dan sungai. Kondisi ini kerap menjadi pemisah antara tempat tinggal dan fasilitas publik seperti sekolah, pasar, dan kantor pemerintah.

Pada 2019, Kementerian PUPR telah membangun 140 unit jembatan gantung di berbagai pelosok tanah air dengan dana pajak rakyat Rp608,69 miliar. Pada 2015-2018, Kementerian PUPR juga membantu pemerintah daerah membangun 300 unit jembatan gantung.

Pada 2015 sebanyak 10 unit dengan dana Rp210,57 miliar. Pada 2016 sebanyak 7 unit dengan dana Rp19,3 miliar. Selanjutnya pada 2017 sebanyak 13 jembatan dengan dana Rp38,28 miliar. Pada 2018 sebanyak 130 jembatan dengan dana Rp530,43 miliar.

Jembatan gantung, seperti dilansir setkab.go.id, dirancang secara matang, mulai dari pemilihan material hingga penerapan teknologi yang berkualitas. Penggunaan material jembatan gantung seperti baja, kabel, dan baut juga menggunakan produk dalam negeri buatan Indonesia.

Pembangunan jembatan gantung merupakan usulan dari pemerintah daerah setempat, lembaga swadaya masyarakat, TNI, dan DPRD yang diajukan ke Kementerian PUPR dengan mempertimbangkan kondisi wilayah, sosial, ekonomi, potensi wilayah, dan kesesuaian lokasi, manfaat, dan urgensi. (Bsi)