KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kementerian ESDM Siapkan Cadangan Penyangga Energi Nasional

Muhamad Wildan | Minggu, 03 September 2023 | 17:00 WIB
Kementerian ESDM Siapkan Cadangan Penyangga Energi Nasional

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/aww.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Cadangan Penyangga Energi (CPE).

Menteri ESDM yang juga merangkap sebagai Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) Arifin Tasrif mengatakan perpres tersebut rencananya akan diundangkan pada Oktober 2023.

"Target kita Oktober 2023 agar bisa diproses untuk dialokasikan anggarannya untuk tahun 2024," katanya dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (3/9/2023).

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemerintah wajib menyediakan CPE untuk menjamin ketahanan energi nasional. CPE disediakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan diatur berdasarkan perpres.

Saat ini, ketahanan energi Indonesia per 2021 masuk dalam klasifikasi Tahan dengan skor 6,61 atau lebih tinggi dibandingkan 2018 dan 2019 dengan skor masing-masing senilai 6,43 dan 6,57.

Untuk meningkatkan ketahanan energi, lanjut Arifin, pemerintah perlu melakukan terobosan untuk meningkatkan bauran energi baru dan terbarukan (EBT), mengembangkan sumber energi baru, serta mengembangkan infrastruktur gas, likuid, dan listrik.

Baca Juga:
Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Pada saat yang sama, Kementerian ESDM juga sedang Rancangan Peraturan Pemerintah tentang (RPP) tentang Kebijakan Energi Nasional dan Komite Pelaksana Program Energi Nuklir (KPPEN).

"Draf RPP Kebijakan Energi Nasional telah melalui proses uji publik dengan akademisi dan asosiasi, serta dilengkapi dengan naskah akademis dan daftar isian masalah," ujar Arifin.

Terkait dengan KPPEN, Arifin mengatakan infrastruktur pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) perlu disiapkan untuk mendukung industri smelting di daerah terpencil sekaligus untuk menyediakan listrik bagi masyarakat sekitar. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Tahap Pra-Implementasi Aplikasi Coretax, DJP Imbau WP Soal Ini

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:30 WIB KPP PRATAMA BADUNG SELATAN

Kantor Pajak Minta WP Tenang Kalau Didatangi Petugas, Ini Alasannya