Kemenkeu Usulkan Pemotongan Pajak Lingkungan untuk Bensin pada 2024

HANOI, DDTCNews - Kementerian Keuangan mengusulkan perpanjangan periode pemotongan pajak lingkungan pada bahan bakar minyak (BBM) pada 2024.

Kemenkeu menyatakan mulai menghimpun masukan dari publik mengenai perpanjangan periode pemotongan pajak lingkungan pada bensin. Usulan kebijakan ini akan segera disampaikan kepada Majelis Nasional untuk persetujuan akhir.

"Pemotongan pajak tersebut jika disahkan oleh Majelis Nasional akan berlaku mulai 1 Januari 2024," bunyi pernyataan Kemenkeu, Sabtu (21/10/2023).

Kemenkeu menyatakan usulan pemotongan pajak lingkungan pada bensin ini merupakan kelanjutan dari kebijakan yang berlaku sejak pandemi Covid-19. Dengan insentif ini, tarif pajak yang dikenakan senilai VND2.000 atau sekitar Rp1.283 per liter untuk bensin, VND600 atau Rp384 untuk minyak tanah, serta VND1.000 atau Rp641 untuk solar, bahan bakar minyak, pelumas, dan avtur.

Namun apabila tanpa pemotongan, tarif pajak akan kembali ke level sebelumnya yaitu VND4.000 atau Rp2.566 per liter untuk bensin, VND1.000 atau Rp641 untuk minyak tanah, VND2.000 atau Rp1.283 untuk solar, bahan bakar minyak dan pelumas, serta VND3.000 atau Rp1.924 untuk avtur.

Kemenkeu menjelaskan usulan pemotongan tarif pajak ini memang dapat berubah tergantung pada harga minyak global. Di sisi lain, Kemenkeu juga mengantisipasi penurunan harga bahan bakar dalam negeri pada 2024.

"Kemenkeu telah dan akan terus berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memantau harga bahan bakar dalam negeri," bunyi pernyataan Kemenkeu dilansir vietnamnews.vn.

Kebijakan memotong tarif pajak lingkungan hidup dinilai akan memberikan dukungan tambahan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Meski demikian, Kemenkeu juga tetap mengantisipasi potensi penerimaan yang hilang karena pemotongan tarif pajak tersebut.

Apabila konsumsi BBM pada 2024 diasumsikan sama dengan tahun ini, potensi penerimaan pajak lingkungan yang hilang akan senilai VND43 triliun atau 27,58 triliun.