PEREKONOMIAN INDONESIA

Kemenkeu Ungkap Dampak Pemilu 2024 ke Pertumbuhan Ekonomi

Dian Kurniati | Senin, 22 Mei 2023 | 13:21 WIB
Kemenkeu Ungkap Dampak Pemilu 2024 ke Pertumbuhan Ekonomi

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan menyatakan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) 2024 akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan konsumsi masyarakat bakal meningkat selama penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% hingga 5,7% dalam KEM-PPKF 2024.

"Dari sisi konsumsi memang untuk tahun 2024 ini kita melihat peluang aktivitas dari pemilu relatif cukup menyumbang signifikan bagi perilaku konsumsi di tahun-tahun pemilu, biasanya," katanya dalam Kompas Bisnis, Senin (22/5/2023).

Baca Juga:
Diatur Ulang, Kriteria Piutang Pajak Tak Tertagih yang Bisa Dihapuskan

Febrio mengatakan penyelenggaraan pemilu serentak pada periode sebelumnya telah memberikan dampak cukup besar pada aktivitas konsumsi masyarakat. Misalnya pada pemilu 2019, calon legislatif yang berpartisipasi dalam pemilu mencapai 300.000 orang.

Dia meyakini aktivitas ekonomi pada pemilu 2024 juga akan ikut meningkat. Selain dari masyarakat, konsumsi yang besar juga akan dilakukan oleh pemerintah.

Pada tahun ini saja, pemerintah telah menganggarkan belanja untuk penyelenggaraan pemilu senilai Rp21,8 triliun.

Baca Juga:
BI Buka Ruang untuk Kembali Turunkan Suku Bunga

Sementara dari sisi lapangan usaha, Febrio menjelaskan pemerintah pada 2024 akan mendorong peran yang lebih besar dari sektor industri manufaktur. Walaupun konsisten berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi, sektor industri manufaktur masih memiliki peluang untuk ditingkatkan melalui hilirisasi.

"Yang ingin kami dorong lebih kuat, terutama untuk 2024, adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi kita datangnya dari value added yang lebih tinggi, khususnya manufaktur dan peluang-peluang itu cukup besar. Kita harus cukup jeli dalam memanfaatkan peluang global ke depan," ujarnya.

Pada KEM PPKF 2024, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi akan mencapai 5,3% hingga 5,7%, serta inflasi 1,5% hingga 3,5%. Mengenai APBN, defisit anggaran diperkirakan hanya akan sebesar 2,16% hingga 2,64% terhadap PDB. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 30 Januari 2025 | 09:30 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Diatur Ulang, Kriteria Piutang Pajak Tak Tertagih yang Bisa Dihapuskan

Selasa, 28 Januari 2025 | 08:30 WIB KEBIJAKAN MONETER

BI Buka Ruang untuk Kembali Turunkan Suku Bunga

Sabtu, 25 Januari 2025 | 15:31 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Jelang Diumumkan BPS, Ekonomi RI Diperkirakan Tumbuh 5 Persen di 2024

Jumat, 17 Januari 2025 | 08:35 WIB KINERJA PERDAGANGAN

RI Surplus Neraca Dagang 5 Tahun, BKF: Cerminkan Ketahanan Ekonomi

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan