Kemenkeu Terbitkan PMK Baru Soal Pengenaan Bea Masuk Barang Asean

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah memperbarui ketentuan mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk barang impor berdasarkan skema Asean Trade In Goods Agreement (ATIGA) seiring dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81/PMK.04/2022.

PMK 81/2022 menyempurnakan ketentuan terdahulu dalam PMK 131/2020. Penyempurnaan aturan tersebut dilakukan guna mengakomodasi amendemen Operational Certification Procedures (OCP) ATIGA dan amendemen Surat Keterangan Asal (SKA) Form D.

“Untuk lebih memberikan kepastian hukum dalam pelayanan kepabeanan atas impor barang dari negara anggota Asean, sekaligus mengakomodasi amendemen OCP ATIGA dan SKA Form D,” bunyi pertimbangan PMK 81/2022, dikutip pada Senin (6/6/2022).

Melalui PMK 81/2022, pemerintah memperbarui beberapa ketentuan di antaranya penerbitan SKA form D. Adapun SKA Form D adalah bukti asal barang yang diterbitkan oleh instansi penerbit surat keterangan asal yang akan digunakan sebagai dasar pemberian tarif preferensi.

Dalam PMK 131/2020, SKA Form D harus diterbitkan sebelum, pada saat, atau hingga paling lambat 3 hari sejak tanggal pengapalan atau tanggal eksportasi. Namun, dengan PMK 81/2022, SKA Form D harus diterbitkan sebelum atau pada saat tanggal pengapalan atau tanggal eksportasi.

Kendati demikian, instansi Penerbit SKA dapat menerbitkan SKA Form D setelah tanggal pengapalan atau tanggal eksportasi sepanjang tidak melebihi jangka waktu 1 tahun sejak tanggal pengapalan atau eksportasi.

Hal ini dapat dilakukan dengan ketentuan instansi penerbit SKA memberikan tanda (✓) atau (X) pada kolom 13 kotak "Issued Retroactively”.

Hal ini berarti jika SKA Form D terbit setelah tanggal pengapalan maka akan mengarah pada issued retroactively.

Penyesuaian tersebut merupakan bagian dari perubahan OCP ATIGA yang dilatarbelakangi adanya perbedaan praktik implementasi Rule 10 OCP ATIGA perihal jangka waktu 3 hari untuk penghitungan issued retroactively.

PMK 81/2022 juga menyesuaikan ketentuan mengenai penerbitan SKA dan/atau deklarasi asal barang (DAB) Back-to-Back. SKA dan/atau DAB Back-to-Back adalah SKA Form D dan/atau DAB yang diterbitkan di negara anggota pengekspor kedua berdasarkan satu atau lebih SKA Form D dan/atau DAB yang diterbitkan di negara anggota pengekspor pertama.

Berdasarkan PMK 81/2022, negara anggota pengekspor kedua dapat menerbitkan SKA dan/atau DAB Back-to-Back berdasarkan satu atau lebih SKA Form D dan/atau DAB yang diterbitkan di negara anggota pengekspor pertama.

Selain itu, ketentuan masa berlaku SKA dan/ atau DAB Back-to-Back juga diubah. PMK 81/2022 kini mengatur masa berlaku SKA dan/atau DAB Back-to-Back tidak boleh melebihi masa berlaku SKA Form D atau DAB, dalam hal menggunakan satu SKA Form D atau DAB.

Sementara itu, apabila memakai lebih dari satu SKA Form D dan/ atau DAB maka masa berlakunya tidak boleh melebihi masa berlaku SKA Form D dan/atau DAB yang paling awal diterbitkan di negara anggota pengekspor pertama.

Perubahan lain berkaitan dengan format baru SKA Form D dan overleaf notes. Perubahan tersebut salah satunya berupa penghapusan AICO Scheme. Adapun PMK 81/2022 ini berlaku mulai tanggal diundangkan yaitu per 17 Mei 2022. (rig)