Kemenkeu Rilis Aturan Baru sebagai Pedoman Pembuatan Risalah Lelang

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan peraturan baru yang menjadi pedoman pembuatan risalah lelang. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 86/2024.

Beleid yang bakal berlaku mulai 1 Januari 2025 ini merupakan aturan lanjutan dari Pasal 104 ayat (2) PMK 122/2023. Adapun Pasal 104 ayat (2) PMK 122/2023 mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai risalah lelang diatur dengan PMK. Untuk itu, Kemenkeu menerbitkan PMK 86/2024.

“... bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) PMK 122/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Risalah Lelang,” bunyi pertimbangan PMK 86/2024, dikutip pada Rabu (13/11/2024).

Adapun lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.

Sementara itu, risalah lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Merujuk PMK 86/2024, pejabat lelang harus membuat risalah lelang atas objek lelang yang laku terjual.

Risalah lelang tersebut dibuat dalam bentuk minuta risalah lelang. Minuta risalah lelang adalah risalah lelang asli beserta lampirannya. Umumnya, minuta risalah lelang dibuat per permohonan lelang, termasuk pelaksanaan lelang yang merupakan gabungan.

Namun, dalam kondisi tertentu, minuta risalah lelang harus dibuat per debitur, per perkara, per wajib pajak, atau per hari. Secara lebih terperinci, minuta risalah lelang harus dibuat per debitur untuk 4 jenis lelang wajib, yaitu:

1. lelang eksekusi benda sitaan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);
2. lelang eksekusi objek hak tanggungan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan;
3. lelang eksekusi harta pailit; dan
4. lelang eksekusi objek fidusia sesuai Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Sementara itu, minuta risalah lelang dibuat per perkara untuk 7 jenis lelang wajib, yaitu:

1. Lelang eksekusi benda sitaan pengadilan;
2. lelang eksekusi benda sitaan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. lelang eksekusi barang rampasan yang berasal dari benda sitaan untuk pemenuhan pidana uang pengganti atau pidana denda;
4. lelang eksekusi benda sitaan Pasal 271 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. lelang eksekusi benda sitaan Pasal 94 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
6. lelang eksekusi barang bukti sitaan yang berasal dari penanganan tindak pidana kehutanan sesuai Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Kehutanan; dan
7. lelang eksekusi benda sitaan penyidik Komisi Pemberantas Korupsi sesuai Pasal 47A Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi s.t.d.t.d dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019.

Selanjutnya, minuta risalah lelang dibuat per wajib pajak untuk Lelang eksekusi benda sitaan pajak. Kemudian, minuta risalah lelang dibuat per kasus untuk 2 jenis lelang wajib, yaitu Lelang eksekusi barang temuan; dan lelang eksekusi barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barang yang dikuasai negara eks kepabeanan dan cukai.

Terakhir, minuta risalah lelang dibuat per hari untuk lelang terjadwal khusus. Sehubungan dengan pembuatan risalah lelang, PMK 86/2024 pun telah menguraikan ketentuan bentuk risalah lelang dan turunan risalah lelang.

Ada pula penjabaran perihal tata cara pembuatan minuta risalah serta turunan risalah lelang, ketentuan pengelolaan arsip minuta risalah lelang, ketentuan kutipan risalah lelang pengganti, hingga ketentuan risalah lelang elektronik.

Pada saat PMK 86/2024 berlaku, pembuatan risalah lelang dan turunan risalah lelang sepenuhnya berpedoman pada PMK 86/2024. Adapun untuk risalah lelang dan turunan risalah lelang yang telah diterbitkan sebelum PMK 86/2024 dinyatakan tetap sah dan berlaku. (sap)