Kemenkeu Pertegas Ketentuan Pembetulan Perpajakan secara Jabatan

JAKARTA, DDTCNews – Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 118/2024 mempertegas ketentuan mengenai pembetulan di bidang perpajakan secara jabatan.

Pasal 7 PMK 118/2024 menyatakan dirjen pajak dapat menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan. Hal tersebut dilaksanakan dalam hal terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang diketahui oleh dirjen pajak berdasarkan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang tersedia.

"Dalam melakukan pembetulan secara jabatan ... dirjen pajak melakukan penelitian," bunyi Pasal 7 ayat (2) PMK 118/2024, dikutip pada Jumat (17/1/2025).

Dalam melakukan penelitian, dirjen pajak dapat melakukan 4 hal. Pertama, meminta dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan kepada wajib pajak dengan menyampaikan surat permintaan.

Kedua, meminta dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan kepada wajib pajak dengan menyampaikan surat permintaan. Ketiga, melakukan pembahasan atas hal yang diperlukan dengan memanggil wajib pajak melalui surat panggilan, kemudian dituangkan dalam berita acara.

Keempat, melakukan peninjauan di tempat wajib pajak, lokasi objek pajak, atau tempat lain yang dianggap perlu untuk melakukan kegiatan identifikasi, pengukuran, pemetaan, penghimpunan data, keterangan, atau bukti, serta kegiatan lain yang diperlukan dengan menyampaikan surat pemberitahuan peninjauan.

Ketentuan permohonan dan penyelesaian pembetulan dalam PMK 118/2024 ini menggantikan PMK 11/2013 tentang Tata Cara Pembetulan. Pada PMK 11/2013, ketentuan mengenai pembetulan di bidang perpajakan secara jabatan telah diatur, walaupun belum terperinci.

Pada peraturan yang lama, disebutkan BAHWA dirjen pajak dapat menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan apabila terjadi 3 hal.

Pertama, terdapat kesalahan hitung dalam surat ketetapan pajak akibat pelaksanaan Mutual Agreement Procedure (MAP) yang menghasilkan Persetujuan Bersama setelah surat ketetapan pajak diterbitkan dan terhadap surat ketetapan pajak tersebut tidak diajukan keberatan atau tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.

Kedua, terdapat kesalahan hitung dalam Surat Keputusan Keberatan akibat pelaksanaan MAP yang menghasilkan Persetujuan Bersama setelah dirjen pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan dan terhadap Surat Keputusan Keberatan tersebut tidak diajukan banding atau wajib pajak mengajukan banding tetapi dicabut.

Ketiga, terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang diketahui oleh dirjen pajak dan belum diajukan permohonan pembetulan oleh wajib pajak. (rig)