Kemenkeu Minta Semua Kementerian/Lembaga Kebut Belanja Barang & Modal

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan meminta satuan kerja (satker) di semua kementerian/lembaga (K/L) untuk mengakselerasi belanja pemerintah pusat jelang berakhirnya kuartal I/2022.

Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Hadiyanto mengatakan percepatan belanja pemerintah diperlukan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Sayangnya, belanja barang dan belanja modal hingga saat ini lebih lambat ketimbang belanja pegawai.

"Realisasi belanja barang dan modal masih memiliki potensi untuk dapat terus ditingkatkan dan diakselerasi," katanya dalam Kemenkeu Corpu Talk Episode 44, Rabu (16/3/2022).

Hadiyanto mengatakan realisasi belanja pemerintah pusat hingga 11 Maret 2022 tercatat Rp215,83 triliun atau sekitar 11,1% dari pagu Rp1.944,5 triliun. Khusus pada belanja K/L, realisasinya lebih tinggi, yakni 12,5% atau mendekati target penyerapan anggaran pada kuartal I/2022, dengan dominasi belanja pegawai dan bantuan sosial.

Menurutnya, pemerintah berkomitmen patuh pada amanat UU 2/2020 untuk mengembalikan defisit APBN ke level 3% pada 2023. Oleh karena itu, langkah-langkah konsolidasi fiskal harus dilakukan secara hati-hati agar penurunan defisit tidak menimbulkan syok pada perekonomian.

Hadiyanto memaparkan konsolidasi fiskal tidak hanya berjalan melalui peningkatan penerimaan perpajakan dan inovasi pembiayaan, tetapi juga penguatan dari sisi belanja negara. Oleh karena itu, dia meminta para pejabat pengelola keuangan negara selalu memastikan seluruh anggaran yang dikuasakan digunakan secara optimal dan tepat guna.

"Saya sangat berharap Bapak-Ibu semua dapat berkontribusi lebih luas lagi dalam pelaksanaan anggaran 2022 karena apabila pelaksanaan APBN di masing-masing kementerian/lembaga dilakukan lebih dini pada kuartal-kuartal awal, multiplier effect-nya akan lebih cepat dapat kita rasakan," ujarnya.

Hadiyanto menambahkan Ditjen Perbendaharaan akan membantu semua satker mempercepat realisasi belanja, terutama pada pada belanja barang dan belanja modal. Bantuan itu di antaranya berupa percepatan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan pendampingan apabila diperlukan.

Menurutnya, percepatan belanja 2022 juga membutuhkan kolaborasi dan sinergi dari pengelola anggaran pada satker, regulator pada keuangan negara, dan regulator di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pada UU APBN 2022, pemerintah dan DPR sepakat belanja negara direncanakan senilai Rp2.714,1 triliun. Angka tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat senilai Rp1.944,5 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp769,6 triliun. (sap)