KEBIJAKAN FISKAL

Kemenkeu: Kenaikan Tax Ratio Jadi Syarat RI Tak Tarik Utang Baru

Dian Kurniati | Jumat, 02 Februari 2024 | 16:39 WIB
Kemenkeu: Kenaikan Tax Ratio Jadi Syarat RI Tak Tarik Utang Baru

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan menyatakan kenaikan rasio pajak (tax ratio) menjadi prasyarat agar pemerintah tidak perlu menarik utang baru.

Direktur Surat Utang Negara DJPPR Deni Ridwan mengatakan penarikan utang terjadi karena penerimaan negara, terutama dari perpajakan, tidak mampu mencukupi kebutuhan belanja negara. Menurutnya, tax ratio perlu ditingkatkan sekitar 2 poin persen agar Indonesia tidak perlu menarik utang lagi.

Baca Juga:
Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

"Karena menambah 1%-2% saja, saya yakin itu sudah cukup untuk kita membiayai [belanja negara] tanpa perlu kita menambah utang," katanya dalam kuliah umum di Universitas Mataram, dikutip pada Jumat (2/2/2024).

Deni mengatakan tax ratio Indonesia pada 2023 tercatat 10,21%, lebih kecil dari tahun sebelumnya yang sebesar 10,39%. Meski demikian, tax ratio tersebut sudah lebih tinggi dari 2020-2021 atau ketika terjadi pandemi Covid-19.

Pada 2020, pandemi Covid-19 telah menyebabkan tax ratio mengalami penurunan ke level 8,32%. Sedangkan pada 2021, tax ratio mulai membaik hingga menjadi 9,12% serta berlanjut pada tahun-tahun berikutnya.

Baca Juga:
PMK 115/2024 Berlaku, Penagihan Kepabeanan dan Cukai Bakal Lebih Mudah

Dia menjelaskan Kementerian Keuangan terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak secara berkelanjutan. Melalui langkah reformasi, penguatan penerimaan pajak dilaksanakan dari sisi regulasi hingga teknologi informasi dan komunikasi.

"Harapannya dengan berbagai macam perbaikan di sektor perpajakan, tax ratio kita bisa meningkat di level 11% sampai 12%. Kalau itu bisa dicapai, mungkin kita tidak perlu lagi menambah utang atau bisa enggak perlu defisit lagi," ujarnya.

Meski harus menarik utang, Deni menegaskan pemerintah selama ini tetap mengelola secara hati-hati. Kehati-hatian itu antara lain tecermin dari rasio utang yang terjaga di bawah batas aman 60% PDB, sesuai dengan amanat UU 17/2003 tentang Keuangan Negara.

Baca Juga:
WP Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak, Pemkot Lakukan Penempelan Stiker

Dalam situasi pandemi Covid-19 pada 2021, rasio utang memang sempat mencapai 40,73%, tetapi kemudian berhasil diturunkan seiring dengan langkah konsolidasi fiskal yang dijalankan. Rasio utang tercatat menurun menjadi 39,7% pada 2022 dan kembali susut ke level 38,59% pada 2023.

"Itu menunjukkan bagaimana ekonomi kita meningkat, tetapi level utang kita masih bisa dijaga di level yang cukup aman," imbuhnya. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 09:30 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Diatur Ulang, Kriteria Piutang Pajak Tak Tertagih yang Bisa Dihapuskan

Senin, 27 Januari 2025 | 13:30 WIB PMK 117/2024

Sri Mulyani Atur Ulang Ketentuan Penghapusan Piutang Pajak

Minggu, 26 Januari 2025 | 12:00 WIB KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

PMK 115/2024 Berlaku, Penagihan Kepabeanan dan Cukai Bakal Lebih Mudah

BERITA PILIHAN
Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi

Kamis, 30 Januari 2025 | 11:11 WIB INFOGRAFIS PAJAK

9 Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Pemkot Tarakan beserta Tarifnya

Kamis, 30 Januari 2025 | 10:51 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak