Kemenkeu Ajukan Pagu Rp21,08 Triliun untuk Kelola Penerimaan Negara

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan mengusulkan anggaran sejumlah Rp21,08 triliun guna melaksanakan 152 kegiatan yang menyangkut program pengelolaan penerimaan negara pada tahun anggaran 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan usulan nilai anggaran senilai Rp21,08 triliun tersebut terdiri atas pagu indikatif sejumlah Rp2,38 triliun dan atribusi dari program dukungan manajemen senilai Rp18,7 triliun.

"Kami ingin menunjukkan pengelolaan anggaran yang langsung dikelola oleh unit eselon I versus yang merupakan share services, tetapi sebetulnya attributed kepada mereka," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Senin (10/6/2024).

Sri Mulyani menuturkan program pengelolaan penerimaan negara tersebut diampu oleh 4 unit eselon I, yaitu Ditjen Pajak (DJP), Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), Ditjen Anggaran (DJA), dan Lembaga National Single Window (LNSW).

Dia menjelaskan terdapat 5 kegiatan utama dalam program pengelolaan penerimaan negara pada tahun depan. Pertama, meningkatkan pelayanan, komunikasi, dan edukasi dengan output antara lain perbaikan sistem logistik nasional, integrasi sistem informasi kegiatan hulu migas, serta perbaikan pasar promosi ekspor UMKM (KITE IKM).

Kedua, pengawasan dan penegakan hukum dengan output antara lain kerja sama penyidikan tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang lintas negara, sinergi patroli laut, serta pengawasan PNBP.

"Pengawasan dan penegakan hukum menjadi sangat penting, selain kita memberikan edukasi dan pelayanan, tetapi juga enforcement yang baik dan tetap sinergi maupun tetap konsisten dengan undang-undang," ujar Sri Mulyani.

Ketiga, ekstensifikasi penerimaan negara untuk mencegah basis pajak mengalami erosi. Output kegiatan ini antara lain data dan informasi perpajakan, serta laporan hasil analisis data perpajakan.

Keempat, penanganan keberatan, banding, dan gugatan dengan output antara lain putusan penanganan perkara, serta dokumen penyelesaian banding DJP. Kelima, perumusan kebijakan administratif dengan output antara lain pengembangan regulasi dan kebijakan baru PNBP. (rig)