Kembangkan Kendaraan Listrik, Jokowi Yakin Penerimaan Pajak Melompat

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pembentukan ekosistem kendaraan listrik akan berdampak positif terhadap penerimaan pajak.

Jokowi mengatakan ekosistem tersebut akan mencakup berbagai kegiatan produksi mulai dari komponen sampai dengan kendaraan listrik jadi. Menurutnya, aktivitas produksi itu bakal berefek langsung terhadap penerimaan pajak.

"Kalau nanti ekosistem besar tadi jadi. Bu Menteri Keuangan nanti dilihat, lompatan mengenai pajak pasti 2026-2027 akan melompat sangat tinggi sekali. Sekarang saja sudah mulai kelihatan," katanya, Jumat (2/12/2022).

Jokowi menuturkan Indonesia berpotensi besar mengembangkan kendaraan listrik karena memiliki sumber daya melimpah, termasuk pasokan nikel sebagai bahan baku baterai.

Pemerintah pun ingin membangun ekosistem kendaraan listrik akan mencakup sejumlah kegiatan produksi seperti penambangan nikel, smelter, pabrik prekursor, pabrik katoda, pabrik baterai listrik, hingga pabrik kendaraan listrik.

Menurutnya, pembentukan ekosistem kendaraan listrik juga sejalan dengan keinginan pemerintah melaksanakan hilirisasi industri.

Ekosistem kendaraan listrik ditargetkan dapat terbangun sepenuhnya pada 2026-2027. Pemerintah pun akan terus berupaya menarik investor asing dan dalam negeri untuk terlibat dalam ekosistem tersebut.

Jokowi menilai kegiatan hilirisasi nikel dan proses produksi kendaraan listrik bakal mendatangkan penerimaan negara, baik pajak, royalti, maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Dia mencontohkan peningkatan setoran pajak dari sektor industri logam yang hanya Rp9,8 triliun pada 2014 dan menjadi Rp37 triliun pada saat ini.

"Ini baru mulai, ini belum akhir sebuah cerita. Kalau ekosistem besar nanti jadi, lompatannya [penerimaan pajak] akan kelihatan," ujarnya.

Jokowi menambahkan peningkatan penerimaan pajak melalui optimalisasi kegiatan produksi juga diarahkan untuk kemakmuran rakyat. Jika penerimaan pajak yang meningkat maka alokasi belanja, termasuk dana desa dan perlindungan sosial, bakal ikut terkerek. (rig)