KANWIL DJP JAWA BARAT III

Kejar Target Setoran Pajak, Kanwil DJP Koordinasi dengan Pemkot Bogor

Muhamad Wildan | Minggu, 30 Januari 2022 | 13:00 WIB
Kejar Target Setoran Pajak, Kanwil DJP Koordinasi dengan Pemkot Bogor

Ilustrasi.

BOGOR, DDTCNews – Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Jawa Barat III meminta dukungan Pemkot Bogor guna mengoptimalkan penerimaan pajak pada tahun ini.

Plt. Kepala Kanwil DJP Jawa Barat III Muhammad Ismiransyah M. Zain mengatakan kanwil DJP memerlukan dukungan dari Pemkot Bogor, khususnya wali kota beserta jajarannya, untuk mencapai target penerimaan pajak.

"Kalau pajak naik akan ada bagi hasil dan bisa memberikan manfaat bagi Kota Bogor," katanya, dikutip pada Minggu (30/1/2022).

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Berdasarkan catatan kanwil, realisasi penerimaan pajak di Bogor tahun lalu hanya 95,5% dari target. Selain itu, Ismiransyah juga meminta wali kota untuk turut serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT yang saat ini masih tergolong rendah.

"Saya juga meminta bantuan pak wali kota dan pak wali untuk juga melaporkan SPT tahunan pada Februari mendatang," ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya menuturkan pemkot sangat terbuka untuk berkoordinasi dengan kantor pajak. Menurutnya, pemkot selama ini sudah banyak melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk memberikan kemudahan membayar pajak.

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

"Saya percaya warga harus diyakinkan akan manfaat dari pajak. Untuk itu, ketika mereka membayar pajak, pengelolaan keuangan daerah harus transparan, sehingga uang rakyat kembali ke kantong rakyat," tuturnya.

Di sisi lain, wali kota menambahkan pemkot saat ini telah melakukan perbaikan dari sisi pengelolaan anggaran dan aset serta telah mengantisipasi potensi jika PBB dan BPHTB tidak dapat menjadi andalan dalam menyokong penerimaan.

"Kami selalu berdiskusi, mengantisipasi ke depan ketika suatu saat PBB serta BPHTB jenuh dan bagaimana mendongkrak dari sisi pariwisata dengan membidik sektor-sektor yang potensial," kata Bima seperti dilansir suaraindonesia-news.com. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja