KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kejar Status High Income Country, Pemerintah Indonesia Gandeng OECD

Muhamad Wildan | Minggu, 16 Juli 2023 | 14:00 WIB
Kejar Status High Income Country, Pemerintah Indonesia Gandeng OECD

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Indonesia menggelar pertemuan dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam rangka membahas kerja sama dan upaya untuk menjadi negara berpendapatan tinggi (high income country).

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kerja sama antara kedua instansi telah dilakukan dalam bentuk framework of cooperation agreement (FCA) and joint work program (JWP).

"OECD yang beranggotakan negara maju senantiasa mempromosikan standar regulasi dan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas," katanya, dikutip pada Minggu (16/7/2023).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Airlangga menuturkan OECD telah membagikan pengalaman negara-negara OECD lainnya terkait dengan upaya-upaya yang perlu diambil untuk menjadi negara maju atau negara dengan pendapatan per kapita tinggi.

Indonesia Jadi Mitra Strategis OECD di Asia Pasifik

Sekjen OECD Mathias Cormann menyatkaan Indonesia adalah mitra strategis OECD di Asia Pasifik. Untuk itu, lanjutnya, OECD siap memberikan dukungan, baik dalam kerangka implementasi FCA dan JWP maupun prioritas strategis Indonesia menuju negara maju.

Untuk diketahui, Indonesia resmi menyandang status sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas (upper-middle income country) pada tahun ini.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

World Bank mencatat gross national income (GNI) per kapita Indonesia naik sebesar 9,8% dari US$4.170 pada 2021 menjadi US$4.580 pada 2022.

Indonesia sesungguhnya sempat menyandang status upper-middle income country pada 2019. Namun, dalam perkembangannya, Indonesia justru dikategorikan sebagai lower-middle income country pada 2020 akibat pandemi Covid-19. (rig)

Baca artikel-artikel menarik terkait dengan pajak dan politik di laman khusus Pakpol DDTCNews: Suaramu, Pajakmu.


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja