Kejar Pembangunan Infrastruktur, Ini Tantangan Pemerintah

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menganggarkan biaya infrastruktur dalam RAPBN 2018 sebesar Rp409 triliun. Meski begitu, pemerintah mengakui masih banyaknya persoalan yang harus diatasi untuk menyukseskan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia.

Sekjen Kementerian Keuangan Hadiyanto mengatakan pemerintah berkomitmen untuk membangun infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia. Sayangnya, sejauh ini masih ada tantangan dalam menyukseskan pembangunan infrastruktur tersebut.

“Tantangan itu seperti pengadaan tanah dengan proses yang terlalu lama, sehingga harga tanah semakin terekspansi dan mahal. Hal ini membuat investor mengurungkan diri untuk menanamkan hartanya di infrastruktur Indonesia,” ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa (19/9).

Dia menyebutkan pemerintah perlu bersinergi dengan Kementerian Lingkungan Hidup serta Kementerian Agraria agar permasalahan dalam pengadaan lahan bisa lebih cepat diatasi pada masa mendatang.

Di samping itu, Hadiyanto mengakui adanya persoalan lain seperti antara anggaran yang dimiliki pemerintah dengan jumlah rencana pembangunan infrastruktur, sehingga banyak anggaran yang justru mengendap di bank seperti halnya Dana Alokasi Khusus (DAK) infrastruktur pada tahun 2016 sebanyak 75%.

“Kami memproyeksikan anggaran sebesar Rp4.700 triliun untuk melakukan pembangunan infrastruktur dari tahun 2015-2019. Besarnya anggaran itu direncanakan untuk membangun jalan baru, bandara penerbangan, pelabuhan, jalur kereta api, dan pembangunan infrastruktur fisik lainnya,” paparnya.

Menurutnya kebutuhan sebesar Rp4.700 triliun ditopang 41% atau senilai Rp1.941 triliun dari APBN dan APBD. Lalu juga ditopang sekitar 36,7% dibiayai oleh swasta, sementara itu 22% sisanya atau senilai Rp1.034 triliun ditopang oleh BUMN.

Selain itu, anggaran sebesar Rp409 triliun dalam RAPBN 2018 untuk pembangunan infrastruktur terkomposisi dari belanja Kementerian atau Lembaga sebesar RP161,2 triliun, sedangkan belanja non K/L senilai Rp3 triliun. Adapun pemerintah mengasumsikan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Dana Desa Infrastruktur dan Dana Transfer Umum Infrastruktur seluruhnya sekitar Rp182,8 triliun.