DENMARK

Kebut Reformasi Pajak, Pemerintah Butuh Tambahan Anggaran

Redaksi DDTCNews | Senin, 06 September 2021 | 11:00 WIB
Kebut Reformasi Pajak, Pemerintah Butuh Tambahan Anggaran

Ilustrasi.

KOPENHAGEN, DDTCNews - Pemerintah Denmark mengajukan tambahan anggaran untuk memperkuat sistem administrasi pajak dalam UU Keuangan 2022.

Menteri Perpajakan Morten Bodskov mengungkapkan rencana pemerintah menambah anggaran pada tahun depan untuk memperkuat sistem administrasi pajak. Pagu anggaran pembenahan sistem pajak pada 2020 ditetapkan sebesar 1 miliar kroner Denmark.

Proyeksi tersebut kemudian naik menjadi 11 miliar kroner Denmark pada tahun anggaran 2022. Bodskov memaparkan pagu belanja yang naik merupakan upaya pemerintah memulihkan kepercayaan masyarakat pada sistem administrasi pajak.

Baca Juga:
Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

"Pemerintah memiliki ambisi yang jelas untuk memulihkan kepercayaan pada sistem pajak. Kami tahu ini akan menjadi langkah yang panjang dan sulit. Tetapi kami harus berhasil," katanya dikutip pada Senin (6/9/2021).

Bodskov memaparkan kebutuhan anggaran tersebut akan digunakan pemerintah hingga tahun fiskal 2024. Menurutnya, sejak 2020 pemerintah menambah jumlah fiskus sebanyak 250 orang. Sehingga pada 2024 secara total ada penambahan 1.000 pegawai pajak baru.

Dia menjelaskan pada tahun anggaran 2022 pemerintah akan mencapai 75% dari total kebutuhan tambahan SDM fiskus. Agenda reformasi pajak juga menyangkut proses bisnis lain seperti perbaikan manajemen operasional.

Baca Juga:
Otoritas Ini Usulkan Perubahan Aturan Pencegahan WP ke Luar Negeri

Sementara itu, Komite Ahli Reformasi Pajak Denmark menyampaikan perkembangan lain yang telah dilakukan pemerintah dalam memperkuat sistem pajak. Sebanyak 4 dari 8 pusat pajak baru telah beroperasi penuh mendukung proses bisnis otoritas.

"Ini [reformasi pajak] merupakan pekerjaan besar dan rumit dan pemerintah membutuhkan saran para ahli untuk membuat sistem pajak yang stabil," terang Bodskov seperti dilansir Tax Notes International. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar