Kebijakan Pajak Inggris Ancam Stabilitas, Bank Sentral Intervensi

LONDON, DDTCNews - Keputusan Inggris di bawah pemerintahan Perdana Menteri Liz Truss yang berencana menerapkan beragam relaksasi pajak telah memberikan ancaman terhadap stabilitas keuangan, khususnya pasar obligasi.

Bank of England mengumumkan pihaknya akan membeli obligasi pemerintah guna menekan lonjakan yield. Bila bank sentral tidak melakukan intervensi, lonjakan yield obligasi akan memperburuk resesi.

"Tujuan dari pembelian obligasi adalah untuk memulihkan kondisi pasar. Pembelian obligasi akan dilakukan pada skala yang diperlukan guna mencapai hasil yang dikehendaki," tulis Bank of England dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (29/9/2022).

Untuk diketahui, pemerintah Inggris sebelumnya mengumumkan akan memberikan stimulus melalui relaksasi pajak yang berpotensi mengurangi penerimaan negara hingga GBP45 miliar atau Rp740,5 triliun.

Secara lebih terperinci, pemerintah membatalkan kebijakan kenaikan tarif PPh badan dari 19% menjadi 25% yang telah ditetapkan oleh pemerintahan sebelumnya.

Selanjutnya, pemerintah juga menurunkan tarif tertinggi PPh orang pribadi dari 45% menjadi 40%. Tarif terendah PPh orang pribadi juga diturunkan dari 20% menjadi 19%.

Pemerintah juga memberikan insentif khusus bagi perusahaan yang berinvestasi di kawasan ekonomi khusus. Dalam kawasan tersebut, investor dapat membeli tanah atau bangunan tanpa harus membayar bea (stamp duty) sebagaimana yang berlaku di luar kawasan ekonomi khusus.

Tak hanya itu, bea atas pembelian rumah juga direlaksasi. Nilai jual tidak kena pajak diputuskan naik dari GBP125.000 menjadi GBP250.000. Inggris juga memberikan relaksasi khusus bagi keluarga yang baru pertama kali membeli rumah.

Tak lama setelah pengumuman relaksasi pajak ini, International Monetary Fund (IMF) meminta kepada Inggris untuk menimbang ulang. Menurut IMF, kebijakan pajak yang diusung Truss berpotensi memperburuk ketimpangan.

"Pemerintah masih memiliki waktu untuk meninjau ulang kebijakan-kebijakan pajak yang direncanakan, khususnya kebijakan yang menguntungkan wajib pajak berpenghasilan tinggi," tulis IMF dalam keterangannya. (sap)