KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kawal Pengerjaan Proyek IKN, Prabowo Singgung Anggarannya

Muhamad Wildan | Selasa, 13 Agustus 2024 | 11:30 WIB
Kawal Pengerjaan Proyek IKN, Prabowo Singgung Anggarannya

Presiden Joko Widodo (tengah) berbincang bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kanan), dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto (kiri) saat mengunjungi Embung MBH di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (12/8/2024). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/app/YU

JAKARTA, DDTCNews - Presiden terpilih Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah saat ini telah menyiapkan anggaran yang cukup untuk mendanai pembangunan Ibu Kota Nusantara pada masa pemerintahannya.

Prabowo memandang pembangunan IKN diperlukan untuk memeratakan ekonomi dan populasi. Oleh karena itu, lanjutnya, proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) perlu diselesaikan.

"Saya ingin meyakinkan Otorita [IKN] bahwa ruang anggaran yang kita siapkan cukup besar, dan kita bisa saya kira selesaikan beberapa hal yang penting dalam IKN ini," katanya, dikutip pada Selasa (13/8/2024).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Menurut Prabowo, pemerintah akan memprioritaskan pembangunan fasilitas bagi lembaga legislatif dan yudikatif, bukan hanya lembaga eksekutif, mengingat IKN akan menjadi pusat pemerintahan pada masa mendatang.

"Berarti gedung MPR/DPR menjadi prioritas dengan perumahan anggota MPR/DPR dan kantornya. MA dan MK juga sangat mendesak menurut saya," ujarnya.

Untuk itu, Prabowo pun meminta Otorita IKN untuk mulai mendesain kantor lembaga legislatif dan yudikatif lewat sayembara atau cara-cara lain.

Baca Juga:
Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

"Otorita bisa mulai membuat sayembara untuk desain yang bagus dan tidak bertentangan dengan desain yang sudah ada," tuturnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengeklaim bahwa presiden terpilih akan mempercepat pembangunan IKN. Menurutnya, pemerintah mulai fokus membangun infrastruktur dan fasilitas dasar pada tahun depan.

"Untuk anggarannya, tadi pagi presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto juga sudah menyetujui percepatan pembangunan infrastruktur di IKN. Jadi para investor tidak perlu ragu pada komitmen pemerintah berikutnya," katanya. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja