Kata Kemenkop, Pemahaman UMKM Soal Pajak Masih Rendah

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan kesadaran dan kepatuhan pajak sektor UMKM masih menjadi tantangan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dari ceruk bisnis UMKM.

Staf Ahli Ekonomi Makro Kemenkop UKM Rulli Nuryanto mengatakan porsi ekonomi UMKM merupakan yang terbesar di Indonesia. Data UMKM yang terdaftar mencapai 64 juta pelaku usaha dan menyerap 97% dari total angkatan kerja di Indonesia.

"UMKM punya posisi strategis dalam ekonomi karena kontribusinya 61% ke PDB. Jadi kesadaran dan pemahaman UMKM tentang pajak menjadi penting dalam proses pembangunan nasional," katanya, Rabu (9/6/2021).

Rulli menjelaskan beberapa isu yang menjadi tantangan dalam menaikkan kesadaran dan kepatuhan UMKM dalam bidang perpajakan di antaranya minimnya pemahaman pelaku UMKM terkait dengan fasilitas PPh final 0,5% yang diatur dalam PP No. 23/2018.

Masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami bagaimana skema tarif dan perhitungan pajak setelah selesai masa pemanfaatan insentif PPh final tersebut. UMKM juga masih memerlukan banyak asupan pengetahuan dan informasi perihal standar akuntansi keuangan bagi UMKM.

Tantangan lainnya adalah pelaku UMKM tidak memahami mekanisme sanksi perpajakan dan pajak terutang dalam menentukan beban pajak atas kegiatan usaha yang dijalankan sehingga memengaruhi pemenuhan kewajiban pajak dengan benar.

"Jadi diharapkan dalam webinar ini peserta mendapatkan pemahaman yang lebih baik," tutur Rulli saat memberikan paparan dalam webinar series bertajuk Aspek Perpajakan, Akuntansi dan Digital Marketing untuk UMKM.

Di sisi lain, ia menilai digitalisasi bisnis menjadi kebutuhan mendesak bagi UMKM untuk bertahan dan mengembangkan usaha. Menurutnya, pelaku UMKM yang masuk dalam ekosistem ekonomi digital masih relatif kecil dan perlu ditingkatkan k edepannya.

"Kalau melihat data, baru 19% dari total UMKM yang 64 juta tadi, sudah onboarding pada platform digital. Ini memerlukan terobosan untuk digitalisasi UMKM," ujar Rulli. (rig)