Kata DJP Soal Pencabutan Permohonan Keberatan & Banding Saat Ikut PPS

JAKARTA, DDTCNews - Wajib pajak orang pribadi yang akan mengungkapkan harta perolehan 2016-2020 dalam program pengungkapan sukarela (PPS) harus mencabut beberapa permohonan, termasuk keberatan, banding, dan peninjauan kembali.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor mengatakan pencabutan dilakukan hanya terhadap permohonan terkait dengan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi untuk tahun pajak 2016, 2017, 2018, dan/atau 2020.

“Ketentuan untuk mencabut permohonan … memang hanya ada di kebijakan II [pengungkapan harta perolehan 2016-2020],” ujarnya, dikutip pada Selasa (19/10/2021).

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), beberapa permohonan dilakukan jika wajib pajak sedang mengajukan permohonan tersebut dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

Adapun beberapa permohonan yang dicabut antara lain pengembalian kelebihan pembayaran pajak; pengurangan atau penghapusan sanksi administratif; serta pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.

Kemudian, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar; keberatan; pembetulan; banding; gugatan; dan/atau peninjauan kembali. Ketentuan pencabutan permohonan tidak berlaku untuk peserta tax amnesty yang ingin mengikuti program PPS dalam skema kebijakan I. Simak pula ‘Perincian Ketentuan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak UU HPP’.

Neilmaldrin mengatakan PPS menjadi sarana yang memudahkan wajib pajak. Sesuai dengan ketentuan umum, harta pada tahun pajak 2016-2020 dapat dikenai PPh tarif umum ditambah sanksi administrasi.

Dengan adanya PPS, kewajiban tersebut dianggap terpenuhi. Selain itu, sanksi dihapuskan. Wajib pajak juga ikut dalam perhitungan tarif PPh final PPS. Menurut Neilmaldrin, ketentuan pencabutan beberapa permohonan tersebut sudah tepat.

“Karena dengan mengikuti PPS, kewajiban pajak wajib pajak selama tahun pajak 2016—2020 dianggap telah benar dan sesuai ketentuan, kecuali berdasarkan hasil penelitian diketahui terdapat ketidaksesuaian antara harta bersih yang diungkapkan dengan keadaan yang sebenarnya,” jelasnya. (kaw)