BANTUAN SOSIAL

Kartu Prakerja Dipastikan Berlanjut 2022, Anggarannya Rp11 Triliun

Dian Kurniati | Rabu, 01 Desember 2021 | 12:30 WIB
Kartu Prakerja Dipastikan Berlanjut 2022, Anggarannya Rp11 Triliun

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah memastikan akan melanjutkan program kartu prakerja pada 2022 mendatang.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan program kartu prakerja masih dibutuhkan untuk mengurangi angka pengangguran, terutama di tengah pandemi Covid-19. Pemerintah menyiapkan pagu Rp11 triliun untuk menjalankan program tersebut tahun depan.

"Tahun 2022, program kartu prakerja masih terus dilanjutkan," katanya, Rabu (1/12/2021).

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Masih Sesuai Rencana, Pemerintah Siapkan Bansos

Febrio mengatakan pemerintah telah mengalokasikan dana perlindungan sosial senilai Rp252,3 triliun pada 2022. Dari angka tersebut, Rp11 triliun atau 4,3% diarahkan untuk program kartu prakerja.

Menurutnya, pemerintah masih akan melaksanakan program kartu prakerja bukan sebagai program semi bantuan sosial pada tahun depan. Pelaksanaan program secara reguler juga dipertimbangkan dengan menyesuaikan perkembangan pandemi Covid-19.

Dia menjelaskan program kartu prakerja menjadi bagian dari upaya penanganan dampak pandemi Covid-19. Melalui program tersebut, pemerintah memberikan bantuan uang tunai sekaligus pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pesertanya.

Baca Juga:
Kriteria Penerima Subsidi Energi Dievaluasi, Prabowo akan Umumkan

"Diharapkan kompetensi baik para pencari kerja baru, pencari kerja yang alih profesi, atau korban PHK dapat mengisi kebutuhan dunia kerja sehingga masalah pengangguran Indonesia dapat lebih diatasi," ujarnya.

Penerima kartu prakerja hingga 30 September 2021 tercatat mencapai 12 juta orang yang tersebar di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Survei Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP) terhadap 7,2 juta responden penerima manfaat menunjukkan 85% responden tidak atau belum mengikuti pelatihan, 52% responden tinggal di pedesaan, 49% berjenis kelamin perempuan, dan 3,6% di antaranya penyandang disabilitas. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 03 Desember 2024 | 14:39 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Masih Sesuai Rencana, Pemerintah Siapkan Bansos

Kamis, 28 November 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Kriteria Penerima Subsidi Energi Dievaluasi, Prabowo akan Umumkan

Jumat, 22 November 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Naik Jadi 12 Persen, DJP: Untuk Danai Bansos dan Subsidi

Selasa, 05 November 2024 | 10:51 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Evaluasi Penyaluran Subsidi, Sri Mulyani Tetap Utamakan Kesehatan APBN

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:30 WIB KPP PRATAMA BADUNG SELATAN

Kantor Pajak Minta WP Tenang Kalau Didatangi Petugas, Ini Alasannya