Kantor Pajak Sosialisasi NIK-NPWP dan SPT Tahunan di Pusterad TNI

JAKARTA, DDTCNews - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pasar Rebo menggelar sosialisasi terkait dengan validasi NIK sebagai NPWP dan tata cara pelaporan SPT Tahunan di Pusat Teritorial Angkatan Darat (Pusterad).

Kasubdit Bindiklatter Sdirdiklat Pusterad Kolonel Kav. Siswono mengatakan kegiatan sosialisasi ini digelar di Aula Gajah Mada Pusterad dan diikuti oleh 150 peserta yang merupakan anggota TNI dan staf di lingkungan Pusterad.

"Kegiatan ini sangat penting untuk mengedukasi anggota TNI serta staf Pusterad tentang penerapan NIK sebagai NPWP dan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan melaporkan SPT Tahunan melalui e-filing," katanya, dikutip pada Kamis (2/2/2023).

Sementara itu, Kepala KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo Widi Widodo menyatakan penerimaan pajak diperlukan untuk mendanai pembangunan sampai dengan pengadaan alutsista TNI demi kepentingan pertahanan.

"Dengan diberikannya edukasi perpajakan, diharapkan seluruh anggota dapat lebih memahami pentingnya pajak. Tak lupa, KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo juga akan membantu pelaporan SPT Tahunan secara e-filing," ujar Widi.

Sebagai informasi, NIK resmi digunakan sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi penduduk seiring dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 112/2022. Wajib pajak perlu melakukan aktivasi NIK sebagai NPWP secara mandiri lewat DJP Online.

Mulai 1 Januari 2024, NIK bakal sepenuhnya digunakan sebagai sarana administrasi perpajakan menggantikan NPWP dengan format 15 digit.

Perlu diingat, hanya orang pribadi yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif yang perlu melakukan aktivasi NIK sebagai NPWP. Syarat subjektif terpenuhi bila telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan tentang subjek pajak.

Sementara itu, syarat objektif terpenuhi apabila subjek pajak telah menerima penghasilan ataupun diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan pajak sesuai dengan UU PPh.

Bila wajib pajak orang pribadi penduduk tidak melakukan aktivasi NIK secara mandiri, DJP dapat melakukan aktivasi NIK secara jabatan. (rig)