Kadin Minta Periode I Tax Amnesty Diperpanjang

JAKARTA, DDTCNews – Kamar Dagang Indonesia (Kadin) meminta pemerintah untuk mampu memperpanjang periode pertama yang akan berakhir pada 30 September 2016, karena masih banyak pengusaha yang belum sempat memenuhi sejumlah persyaratannya.

Ketua Umum Kadin Rosan P. Roeslani mengatakan permintaan perpanjangan waktu periode pertama program pengampunan pajak masih perlu dikaji terlebih dulu oleh Kementerian Keuangan. Permintaan perpanjangan periode pertama ini diajukan untuk memperpanjang selama 3 bulan ke depan.

“Dari tarif 2% menuju 4% itu jika dihitung maka akan muncul nominal yang cukup jauh selisih perbedaannya. Kami sudah bertemu dengan Kementerian Keuangan untuk mempertimbangkan permintaan kami untuk bisa diperpanjang sampai 31 Desember 2016,” ujarnya di Jakarta, Selasa (20/9).

Ia memproyeksikan dengan perpajangan waktu periode pertama program pengampunan pajak maka akan memberikan pemasukan dana yang cukup signifikan. Peningkatan tersebut juga akan mempercepat pencapaian target uang tebusan yang ditetapkan sebesar Rp165 triliun.

Banyak pemangkasan hari kerja yang terjadi dalam melaksanakan program pengampunan pajak, hingga persiapan KPP yang belum memadai pada saat awal dimulainya program tersebut, menjadikan alasan pengusaha untuk meminta perpanjangan periode.

Rosan memproyeksikan waktu yang tersisa atas banyak pemangkasan waktu yang disebabkan oleh kurangnya kesiapan pemerintah, tidak akan cukup untuk seluruh pengusaha mendaftarkan diri mengikuti program tax amnesty tersebut.

Selain itu, ada sejumlah konsolidasi yang perlu dilakukan oleh pengusaha sebagai bentuk laporan keuangan pada perusahaan yang dimiliki. Konsolidasi laporan keuangan dinilai akan menyita waktu yang cukup lama, karena ada pengusaha yang memiliki puluhan perusahaan dan perlu dikonsolidasi satu per satu.

Tidak menutup kemungkinan ada juga pengusaha yang memiliki banyak perusahaan. Ia mengakui hal ini akan menyulitkan mereka dalam mengikuti program pengampunan pajak dengan waktu yang singkat ini.

Dia menyatakan konsolidasi dan sejumlah proses lainnya akan mempersulit pengusaha dalam mendaftarkan dirinya mengikuti program pengampunan pajak, khususnya bagi pengusaha yang melakukan hal tersebut seorang diri tanpa bantuan orang lain atau konsultan pajak.

“Perusahaan konglomerat dan besar-besar ini perlu diperhatikan, karena kontribusi mereka pada tax amnesty akan sangat berarti. Saya sendiri sampai meminta bantuan kepada konsultan pajak untuk bisa menyelesaikan proses tax amnesty sebelum 27 September,” jelasnya. (Amu)