KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Teken PP dan Keppres Pembatasan Sosial Berskala Besar

Dian Kurniati | Selasa, 31 Maret 2020 | 16:35 WIB
Jokowi Teken PP dan Keppres Pembatasan Sosial Berskala Besar

Presiden Joko Widodo. (foto: Setkab)

JAKARTA, DDTCNews—Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden yang menetapkan status pembatasan sosial berskala besar untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona (Covid-19) sudah terbit.

Presiden Joko Widodo mengatakan beleid yang mengatur penetapan status pembatasan sosial berskala besar ini dapat menjadi dasar kepala daerah bersama Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dalam membuat kebijakan.

“Dengan terbitnya PP ini semuanya jelas. Para kepala daerah saya minta tidak membuat kebijakan sendiri yang tidak terkoordinasi,” kata Presiden melalui konferensi video, Selasa (31/3/2020).

Baca Juga:
PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Jokowi menilai Covid-19 merupakan jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk itu, penetapan status pembatasan sosial berskala besar diharapkan mampu mengurangi risiko penularan virus.

Menurutnya semua kebijakan pemerintah daerah kini harus berada di bawah koridor PP dan Keppres tentang pembatasan sosial berskala besar. Setiap perkembangan kebijakan juga perlu melibatkan Ketua Gugus Tugas Covid-19.

“Inti kebijakan pemerintah saat ini sudah jelas, yakni memprioritaskan pengobatan pasien yang terpapar dan menekan penyebaran virus corona,” tutur Presiden.

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Jokowi menambahkan setiap negara memiliki ciri khas masing-masing, baik dari segi luas wilayah, jumlah penduduk, kedisiplinan masyarakat, kondisi geografis, karakter dan budaya, perekonomian, hingga kemampuan fiskalnya.

Belajar dari ciri khas Indonesia, Presiden mengklaim pembatasan sosial berskala besar ini merupakan kebijakan yang paling ideal ketimbang lockdown seperti yang dilakukan negara lainnya.

“Oleh sebab itu, kita tidak boleh gegabah dalam merumuskan strategi. Semuanya harus dihitung dan dikalkulasi dengan cermat,” tutur Jokowi.

Selain pembatasan sosial, pemerintah juga telah menyiapkan jaring pengaman sosial untuk kelompok masyarakat bawah yang terdampak antara lain seperti memperbesar nilai bantuan program keluarga harapan dan bantuan langsung tunai. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN