SOSIALISASI TAX AMNESTY

Jokowi: Tax Amnesty Ini Sangat Krusial

Redaksi DDTCNews | Senin, 01 Agustus 2016 | 17:38 WIB
Jokowi: Tax Amnesty Ini Sangat Krusial

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menghadiri acara sosialisasi program pengampunan pajak. Acara tersebut diadakan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan sekaligus menjadi sosialisasi terakhir.

Presiden Jokowi mengatakan program pengampunan pajak Indonesia menjadi sangat krusial dan menjadi penentu pembangunan nasional. Tekanan ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sangat dirasakan oleh rakyat dan dunia usaha saat ini.

“Dengan segala kebijakan, semua negara berebut untuk mendapatkan arus uang dan investasi untuk masuk ke dalam negeri. Saya tahu masyarakat kita uangnya banyak, bahkan sampai disimpan di luar negeri,” ujar Presiden di Jiexpo Hall, Jakarta, Senin (1/8).

Baca Juga:
Tax Ratio 1 Dekade Presiden Jokowi

Presiden menekankan, program pengampunan pajak dapat memberikan banyak keuntungan bagi wajib pajak yang tidak atau belum patuh. “Dalam kebijakan ini sanksi berupa administratif dan sanksi pidana dihilangkan, lalu diganti dengan tarif pengampunan pajak yang sudah ditetapkan dengan angka yang sangat rendah,” ujarnya.

Angka atau tarif yang telah ditetapkan dengan sangat rendah tersebut diharapkan bisa meraup partisipasi semua masyarakat. Partisipasi dari berbagai kalangan menjadi kunci utama penentu kesuksesan program demi pertumbuhan perekonomian dan pembangunan nasional yang lebih baik.

Jokowi menghimbau kebijakan pengampunan pajak ini sudah diberikan payung hukum guna meyakinkan pemilik uang bahwa program ini sudah memiliki kepastian hukum.

Selain itu, Jokowi juga meyakini jika arus uang dari hasil program pengampunan pajak masuk secara keseluruhan, baik dari repatriasi maupun dari deklarasi, maka ia bisa pastikan Indonesia akan memiliki ruang besar dalam melakukan pembangunan negara. (Amu)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 14 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Tax Ratio 1 Dekade Presiden Jokowi

Jumat, 11 Oktober 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Gerus Cadev, Jokowi Minta Menteri ESDM Segera Naikkan Lifting Migas

Rabu, 09 Oktober 2024 | 10:45 WIB KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Jokowi Tetapkan 2 KEK Baru di BSD Kabupaten Tangerang dan Batam

Minggu, 06 Oktober 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pindah Ibu Kota ke IKN, Presiden Jokowi: Jangan Dikejar-kejar

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN