Jokowi Soroti Puluhan Ribu Aplikasi Pelayanan Publik, Ada Apa?

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah (pemda) yang membuat beragam jenis aplikasi, tetapi justru tidak memberikan kemudahan kepada masyarakat.

Jokowi mengatakan kementerian/lembaga (K/L) dan pemda saat ini memiliki kurang lebih 27.000 aplikasi ataupun platform yang berjalan sendiri-sendiri dan tidak terintegrasi antara satu dengan yang lain.

"Seharusnya yang menjadi tolok ukur adalah kemudahan urusan masyarakat. Bagaimana bisa lebih mudah kalau di K/L dan pemda ada kurang lebih 27.000 aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri," katanya dalam peluncuran GovTech Indonesia, Senin (27/5/2024).

Tak hanya itu, Jokowi menemukan terdapat beberapa aplikasi yang fungsinya tumpang tindih antara satu dengan yang lain, padahal belanja yang dianggarkan oleh K/L untuk mengembangkan aplikasi tidaklah kecil.

Berkaca pada hal tersebut, presiden memerintahkan kepada K/L dan pemda untuk berhenti membuat aplikasi baru pada tahun ini.

"Kemarin kita cek waktu bikin anggaran, ada Rp6,2 triliun yang akan dipakai untuk bikin aplikasi dan platform baru. Di 1 kementerian ada lebih dari 500 aplikasi. Bayangkan. Mungkin dulu setiap ganti menteri, ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek, itu yang kita hentikan," ujarnya.

Guna meningkatkan daya saing Indonesia, Jokowi menegaskan Indonesia harus memperkuat digital public infrastructure. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

"Kita juga harus memperkuat transformasi govtech kita. 1 portal terintegrasi bernama INA Digital. Di sana ada layanan pendidikan, kesehatan, izin usaha, perpajakan, dan lainnya. Ini tahap awal kita memulai, migrasinya memang harus bertahap," tutur Jokowi.

Bersamaan dengan pengembangan sistem terintegrasi tersebut, Jokowi meminta setiap instansi untuk meningkatkan pemahaman ASN soal digitalisasi pelayanan publik. Sosialisasi kepada masyarakat juga harus terus dilaksanakan.

"K/L dan pemda harus bersama-sama melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data. Tak boleh ada lagi alasan ini dan itu, karena merasa datanya milik kementerian saya, lembaga saya, pemda saya, tidak boleh lagi. Tidak akan maju kalau kita masih egosentrisme," katanya. (rig)