EFEK VIRUS CORONA

Jokowi Siapkan Bansos untuk 2,5 Juta Warga DKI Terdampak Corona

Dian Kurniati | Kamis, 02 April 2020 | 12:03 WIB
Jokowi Siapkan Bansos untuk 2,5 Juta Warga DKI Terdampak Corona

Ilustrasi. (foto: Setkab)

JAKARTA, DDTCNews—Pemerintah berencana memberikan subsidi bantuan sosial kepada 2,5 juta warga DKI Jakarta yang terkena dampak dari wabah virus corona atau Covid-19.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan subsidi diperuntukkan untuk membantu warga yang sumber pendapatannya hilang atau berkurang karena wabah. Sayang, anggaran yang disiapkan untuk DKI Jakarta itu tidak disebutkan.

“Saya melihat bantuan sosial, stimulus ekonomi, akan sangat membantu sekali terutama di ibu kota,” katanya dalam konferensi video, Kamis (2/4/2020).

Baca Juga:
Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Jokowi menjelaskan setidaknya ada 3,6 juta warga yang memerlukan bantuan pemerintah. Sementara dari sisi pendanaan, Pemprov DKI Jakarta hanya mampu memberikan subsidi kepada 1,1 juta orang.

Jokowi bersedia menggelontorkan dana untuk memberikan subsidi pada warga DKI Jakarta. Dia juga berharap subsidi tersebut mampu mencegah warga mudik ke kampung halaman, setelah sumber penghasilannya hilang karena wabah.

“Sekarang sudah diberikan untuk 1,1 juta, tinggal sebanyak 2,5 juta yang perlu disiapkan dan dieksekusi di lapangan,” tutur Presiden.

Baca Juga:
Seluruh K/L Diminta Usulkan Revisi Belanja Paling Lambat 14 Februari

Jokowi menambahkan pemerintah akan menggunakan APBN untuk mendanai instrumen jaring pengaman sosial untuk masyarakat terdampak Corona. Kebijakan tersebut juga dalam rangka memutus penyebaran corona ke daerah lain.

Jokowi menyebut saat ini sudah ribuan warga yang tinggal di DKI Jakarta mudik ke kampung halaman, sehingga berisiko membawa corona. Menurutnya para pemudik akan ditetapkan sebagai orang dalam pengawasan (ODP).

Presiden juga meminta dana desa ikut digunakan untuk mendanai jaring pengaman sosial untuk membantu warga yang tidak bisa bekerja ke luar rumah.

Untuk diketahui, pemerintah sebelumnya menyebut belanja jaring pengaman sosial mencapai Rp110 triliun. Nilai itu meliputi tambahan berbagai program bantuan sosial seperti PKH, kartu sembako, kartu pra-kerja, hingga diskon biaya listrik. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 10:51 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan