EFEK VIRUS CORONA

Jokowi Siapkan Bansos untuk 2,5 Juta Warga DKI Terdampak Corona

Dian Kurniati | Kamis, 02 April 2020 | 12:03 WIB
Jokowi Siapkan Bansos untuk 2,5 Juta Warga DKI Terdampak Corona

Ilustrasi. (foto: Setkab)

JAKARTA, DDTCNews—Pemerintah berencana memberikan subsidi bantuan sosial kepada 2,5 juta warga DKI Jakarta yang terkena dampak dari wabah virus corona atau Covid-19.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan subsidi diperuntukkan untuk membantu warga yang sumber pendapatannya hilang atau berkurang karena wabah. Sayang, anggaran yang disiapkan untuk DKI Jakarta itu tidak disebutkan.

“Saya melihat bantuan sosial, stimulus ekonomi, akan sangat membantu sekali terutama di ibu kota,” katanya dalam konferensi video, Kamis (2/4/2020).

Baca Juga:
Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Jokowi menjelaskan setidaknya ada 3,6 juta warga yang memerlukan bantuan pemerintah. Sementara dari sisi pendanaan, Pemprov DKI Jakarta hanya mampu memberikan subsidi kepada 1,1 juta orang.

Jokowi bersedia menggelontorkan dana untuk memberikan subsidi pada warga DKI Jakarta. Dia juga berharap subsidi tersebut mampu mencegah warga mudik ke kampung halaman, setelah sumber penghasilannya hilang karena wabah.

“Sekarang sudah diberikan untuk 1,1 juta, tinggal sebanyak 2,5 juta yang perlu disiapkan dan dieksekusi di lapangan,” tutur Presiden.

Baca Juga:
Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Jokowi menambahkan pemerintah akan menggunakan APBN untuk mendanai instrumen jaring pengaman sosial untuk masyarakat terdampak Corona. Kebijakan tersebut juga dalam rangka memutus penyebaran corona ke daerah lain.

Jokowi menyebut saat ini sudah ribuan warga yang tinggal di DKI Jakarta mudik ke kampung halaman, sehingga berisiko membawa corona. Menurutnya para pemudik akan ditetapkan sebagai orang dalam pengawasan (ODP).

Presiden juga meminta dana desa ikut digunakan untuk mendanai jaring pengaman sosial untuk membantu warga yang tidak bisa bekerja ke luar rumah.

Untuk diketahui, pemerintah sebelumnya menyebut belanja jaring pengaman sosial mencapai Rp110 triliun. Nilai itu meliputi tambahan berbagai program bantuan sosial seperti PKH, kartu sembako, kartu pra-kerja, hingga diskon biaya listrik. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?