Jokowi Sebut Strategi Pengendalian Inflasi RI Tak Ada di Negara Lain

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut strategi pengendalian inflasi di Indonesia unik dan tidak terduplikasi di negara lain.

Menurutnya, strategi pengendalian inflasi di negara lain biasanya hanya berasal dari bank sentral. Sementara di Indonesia, kata Jokowi, kebijakan pengendalian inflasi lebih holistik dan mencakup berbagai aspek.

"Kita kombinasi, ada kebijakan moneter, fiskal, dan juga pengecekan di lapangan secara langsung," katanya dalam Rakornas Pengendalian Inflasi 2023, Kamis (31/8/2023).

Jokowi mengatakan inflasi Indonesia tergolong sangat terkendali, yakni sebesar 3,08% pada Juli 2023. Menurutnya, angka inflasi ini menunjukkan Indonesia mampu mengendalikan harga barang dan jasa.

Angka ini jauh di bawah negara lain seperti Argentina dengan inflasi 113%, Turki 47%, India 7,4%, Uni Eropa 5,3%, dan Amerika Serikat 3,2%.

Dia menjelaskan beberapa negara lain sulit menurunkan inflasi karena kebijakan pengendaliannya terkonsentrasi di bank sentral. Kebijakannya pun terbatas pada kenaikan suku bunga acuan dan nilai tukar.

"Kalau pasokan tidak baik, stok tidak dimiliki, pasti harga akan naik. Dikendalikan dengan moneter, kenaikan suku bunga, tetapi distribusi terganggu karena jalan rusak semua, enggak ada artinya," ujarnya.

Jokowi mengapresiasi upaya penurunan inflasi yang dilaksanakan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID). Pada saat ini, tercatat hanya 15 daerah yang inflasinya di atas rata-rata nasional, walaupun sudah berada di bawah 5%.

Meski demikian, dia mengingatkan TPIP dan TPID tetap harus mewaspadai potensi kenaikan harga bahan pangan di tengah fenomena el nino seperti beras. Terlebih, 19 negara mulai membatasi ekspor produk pangan untuk menjaga pasokan di dalam negeri masing-masing.

Dia menyebut stok beras di Perum Bulog sebanyak 1,6 juta ton, lebih banyak dari biasanya 1,2 juta ton. Pasokan beras ini akan digunakan untuk pengendalian harga seperti melalui program bantuan pangan beras sebanyak 10 kilogram untuk setiap keluarga penerima manfaat pada September, Oktober, dan November.

"Saya meminta Bulog, gubernur, bupati, wali kota, juga bisa menggunakan anggarannya untuk intervensi pasar. Dengan itulah saya harap inflasi kita akan terkendali dengan baik dan pelan-pelan turun," imbuhnya.

Pemerintah menargetkan inflasi akan berada pada kisaran 2,5% plus minus 1% pada 2024. Sebagai upaya pengendalian inflasi, Jokowi juga meminta pemda mengoptimalkan fiskal daerah serta membuat cadangan pangan. (sap)