Jokowi Sebut PPKM Mikro Tidak Merusak Kegiatan Ekonomi Masyarakat

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai kebijakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro tidak akan terlalu menekan kegiatan ekonomi masyarakat.

Jokowi mengatakan penutupan wilayah tidak perlu dilakukan dalam skala sebesar kota, provinsi, atau bahkan negara. Selain pertimbangan ekonomi, menurutnya, PPKM mikro juga membuat penanganan pandemi Covid-19 lebih tepat sasaran.

"Kita memang harus bekerja lebih detail lagi. Lockdown skala mikro, micro-lockdown, tidak merusak pertumbuhan ekonomi dan tidak merusak kegiatan ekonomi masyarakat," katanya dalam pembukaan Munas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Kamis (11/2/2021).

Jokowi mengatakan para wali kota dan wakil wali kota harus memetakan secara lebih teliti sebaran penularan Covid-19 hingga level kelurahan, RW, dan RT. Jika ada satu orang yang positif Covid-19, PPKM cukup dilakukan pada satu RT, RW, atau paling besar kelurahan sehingga tidak perlu sampai satu kota.

Dia meminta tindakan tracing, testing, dan treatment (3T) dijalankan secara serius untuk menekan penyebaran Covid-19. Jika wali kota kewalahan, Jokowi mengingatkan agar tidak segan meminta bantuan Kementerian Kesehatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta TNI dan Polri.

Jokowi menyebut sudah banyak pelajaran mengenai lockdown berskala besar yang langsung berdampak pada penurunan kegiatan ekonomi masyarakat. Di banyak negara lain, lockdown bahkan menyebabkan kontraksi ekonomi yang jauh lebih dalam ketimbang Indonesia.

"Melihat proses-proses yang dilakukan negara lain, me-lockdown seluruh negara, me-lockdown satu provinsi, satu kota, ekonominya jatuh. Hati-hati mengenai ini," ujarnya.

Pemerintah menerapkan PPKM berbasis mikro pada 9-22 Februari 2021, terutama pada provinsi-provinsi di Jawa-Bali. PPKM mikro memfokuskan penanganan Covid-19 pada level desa dan kelurahan, sehingga secara umum kebijakannya lebih longgar dibandingkan dengan PPKM sebelumnya yang berlaku hingga 8 Februari 2021.

Pembatasan tempat kerja/perkantoran dari sebelumnya hanya 25% yang bekerja di kantor atau work from office (WFO) menjadi 50% pada PPKM mikro. Pembatasan di restoran kini juga menjadi 50% pengunjung yang diperbolehkan makan di tempat, sedangkan sebelumnya hanya 25%. Waktu operasional tempat perbelanjaan atau mal dari yang sebelumnya sampai pukul 20.00 menjadi pukul 21.00.

Sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, serta industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu. Sektor ini boleh beroperasi 100% dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Soal pembatasan kapasitas tempat ibadah, pemerintah mengatur tetap 50%. Demikian pula untuk kegiatan fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya yang menimbulkan kerumunan, tetap dihentikan sementara. (kaw)