KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Perintahkan Kominfo Tegas Berantas Judi Online

Redaksi DDTCNews | Sabtu, 14 Oktober 2023 | 16:45 WIB
Jokowi Perintahkan Kominfo Tegas Berantas Judi Online

Polisi menghadirkan puluhan tersangka WNA asal Tiongkok beserta barang bukit saat rilis kasus di Polresta Barelang, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (6/9/2022). Ditreskrimsus Polda Kepri bersama Interpol Hubinter Polri mengamankan sebanyak 42 WNA asal Tiongkok dari hasil pengembangan kasus jaringan internasional server judi online, scamming, dan pemerasan melalui medsos. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna/nz

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara khusus memerintahkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie untuk memberantas judi online secara tegas. Jokowi menilai aktivitas judi online banyak merugikan rakyat kecil.

Budi Arie mengatakan Kominfo telah dan terus berupaya memberantas kegiatan judi online. Dalam waktu 3 bulan saja, hingga Oktober 2023, Kominfo telah mengeksekusi 392.652 konten perjudian dari seluruh ruang digital, terdiri dari situs IP 205.910 konten, file sharing 16.304 konten, dan media sosial 170.438 konten.

"[Arahan presiden] judi online harus diberantas karena merugikan rakyat kecil," kata Budi usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Jokowi di kompleks Istana Kepresidenan, dikutip pada Sabtu (14/10/2023).

Baca Juga:
Lirik Potensi Pajak, Thailand Godok RUU Legalisasi Kasino

Selain melakukan upaya pemblokiran situs dan alamat IP (internet protocol), Kominfo juga telah berkomunikasi dengan operator seluler untuk tidak memfasilitasi tindak perjudian. Budi juga telah bersurat ke sejumlah operator platform media sosial untuk memblokir iklan terkait judi online.

"Saya sudah bersurat ke Meta, WA (WhatsApp), Instagram, Facebook, itu kadang-kadang masih suka ada iklan judi. Kemarin itu sudah 161.000 dia remove dari Instagram, Facebook, iklannya," ungkapnya.

Tak cuma itu, Menkominfo juga menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberantas judi online ini. Kominfo mengajukan blokir terhadap lebih dari 2.700 rekening bank ke OJK dan 540 e-wallet atau dompet elektronik.

Baca Juga:
Mulai Kaji Legalisasi Judi Online, Thailand Hitung Potensi Pajaknya

Sementara itu, terkait dengan penindakan hukum, Menkominfo menyerahkannya kepada aparat yang berwenang.

"Nanti kita akan berkomunikasi dengan aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian untuk bagaimana menyatukan langkah-langkah. Tugas kami sebagai Kementerian Kominfo kan sudah kita lakukan, semua yang hidup kita blok, take down, kita blokir," katanya. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 14 Januari 2025 | 13:30 WIB THAILAND

Lirik Potensi Pajak, Thailand Godok RUU Legalisasi Kasino

Rabu, 30 Oktober 2024 | 12:30 WIB KPP PRATAMA SUBULUSSALAM

Hindari Judi Online, Pegawai Pajak Tandatangani Pakta Integritas

Selasa, 29 Oktober 2024 | 15:13 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Optimalisasi Pajak Shadow Economy? Ada Ulasannya di Buku Baru DDTC Ini

BERITA PILIHAN
Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi