KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Minta OKI Bersatu Dorong Gencatan Senjata di Gaza

Muhamad Wildan | Minggu, 12 November 2023 | 13:30 WIB
Jokowi Minta OKI Bersatu Dorong Gencatan Senjata di Gaza

Presiden Joko Widodo menghadiri KTT Luar Biasa OKI yang digelar di KAICC, Riyadh, Arab Saudi,  Sabtu (11/11/2023). (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)
 

RIYADH, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk bersatu guna mendorong gencatan senjata di Gaza.

Dikutip dari Setkab, Jokowi memandang tidak ada satu negara pun hingga saat ini yang mampu menghentikan kekejaman di Gaza.

"Satu bulan telah terjadi kekejaman ini dunia seolah benar-benar tidak berdaya. Lebih dari 7,9 miliar penduduk dunia, lebih dari 190 pimpinan negara, tapi sampai saat ini tak satupun mampu hentikan kekejaman ini," katanya, dikutip pada Minggu (12/11/2023).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Jokowi mengatakan situasi di Gaza tidak akan membaik jika tidak ada gencatan senjata dalam waktu dekat. Apalagi, Israel telah menggunakan narasi self defense dalam rangka menjustifikasi serangannya ke Gaza.

"Ini tak lain sebuah collective punishment. Kita semua harus cari jalan agar Israel segera lakukan gencatan senjata," ujar Jokowi.

Usai dilakukan gencatan senjata, bantuan kemanusiaan perlu dipercepat dan diperluas jangkauannya. Tak hanya itu, OKI perlu menggunakan semua lini untuk menuntut adanya pertanggungjawaban Israel terhadap kejahatan kemanusiaan yang dilakukannya.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Contoh, OKI perlu mendesak Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory untuk diberi akses dan dapat melaksanakan mandatnya.

Terakhir, OKI perlu terus mendesak agar perundingan dapat dimulai kembali guna mewujudkan two state solution. Menurut Jokowi, one state solution hanya akan merugikan Palestina.

"Jika memang mekanisme kuartet sudah tidak dapat diandalkan maka OKI harus mendorong proses negosiasi damai dengan format baru. Indonesia siap berkontribusi dalam negosiasi damai tersebut," tutr Jokowi. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN