KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Minta Menteri Pastikan Transisi ke Pemerintahan Prabowo Efektif

Dian Kurniati | Jumat, 13 September 2024 | 09:45 WIB
Jokowi Minta Menteri Pastikan Transisi ke Pemerintahan Prabowo Efektif

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin sidang kabinet paripurna terakhir di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (13/09/2024). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/tom.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menteri di Kabinet Indonesia Maju memastikan transisi pemerintahan dapat berjalan efektif.

Jokowi mengatakan transisi menuju pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto hanya menyisakan waktu sekitar sebulan. Dia pun berharap semua menteri mendukung proses transisi ini agar berjalan mulus.

"Kita semuanya harus mendukung penuh program presiden terpilih. Pastikan transisi pemerintahan berjalan efektif," katanya dalam sidang kabinet paripurna di IKN, Jumat (13/9/2024).

Baca Juga:
Kinerja Penegakan Hukum Ditjen Pajak selama 1 Dekade Terakhir

Jokowi mengatakan para menteri dapat membuat kebijakan atau peraturan baru untuk mendukung proses transisi pemerintahan. Menurutnya, proses penyusunan kebijakan ini harus dilakukan dengan cepat mengingat periode transisi yang terbatas.

Meski demikian, dia meminta para menteri tetap berhati-hati dalam membuat kebijakan jelang pemerintahannya berakhir. Para menteri dilarang membuat kebijakan yang ekstrem, terutama yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan berpotensi merugikan masyarakat.

Dia menilai Indonesia membutuhkan stabilitas untuk melakukan pembangunan sehingga tidak boleh ada riak dan gejolak hingga pemerintahan berikutnya terbentuk.

Baca Juga:
Satu Dekade Kebijakan Perpajakan Jokowi

Dalam sebulan mendatang, Jokowi meminta para menteri segera menyelesaikan pekerjaannya, terutama terkait dengan administrasi pertanggungjawaban dan kendala-kendala yang belum terselesaikan.

"Utamanya untuk program-program unggulan presiden terpilih agar setelah dilantik pemerintahan baru bisa segera bekerja dan berlari kencang," ujarnya. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 30 Desember 2024 | 17:30 WIB MAHKAMAH AGUNG

MA Berlakukan Hasil Rapat Pleno Kamar, Termasuk Soal Perkara Pajak

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Maret 2024: Pemerintah Rilis Ketentuan Baru terkait Akuntansi Koperasi

Jumat, 18 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kinerja Penegakan Hukum Ditjen Pajak selama 1 Dekade Terakhir

Rabu, 16 Oktober 2024 | 20:30 WIB MAHKAMAH AGUNG

Jadi Ketua MA, Sunarto Berkomitmen Tingkatkan Kesejahteraan Hakim

BERITA PILIHAN
Jumat, 24 Januari 2025 | 19:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Targetkan Aturan Insentif Fiskal 2025 Rampung Bulan Ini

Jumat, 24 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Beban Pajak Minimum Global Bisa Ditekan dengan SBIE, Apa Itu?

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pajak atas Biaya Overhead dari Luar Negeri

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:10 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Dibuka! Batch Terbaru Pelatihan Intensif Transfer Pricing DDTC Academy

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Masyarakat Nonpeserta BPJS Bisa Ikut Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Jumat, 24 Januari 2025 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Pajak Minimum Global Bikin Iklim Investasi Lebih Sehat

Jumat, 24 Januari 2025 | 15:30 WIB PROFIL PERPAJAKAN KONGO

Seputar Aturan Perpajakan Kongo, PPN-nya Pakai Skema Multi-Tarif

Jumat, 24 Januari 2025 | 14:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Hadiri Acara WEF, Trump Tawarkan Tarif Pajak 15 Persen untuk Investor