KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Minta Menteri Pastikan Transisi ke Pemerintahan Prabowo Efektif

Dian Kurniati | Jumat, 13 September 2024 | 09:45 WIB
Jokowi Minta Menteri Pastikan Transisi ke Pemerintahan Prabowo Efektif

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin sidang kabinet paripurna terakhir di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (13/09/2024). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/tom.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menteri di Kabinet Indonesia Maju memastikan transisi pemerintahan dapat berjalan efektif.

Jokowi mengatakan transisi menuju pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto hanya menyisakan waktu sekitar sebulan. Dia pun berharap semua menteri mendukung proses transisi ini agar berjalan mulus.

"Kita semuanya harus mendukung penuh program presiden terpilih. Pastikan transisi pemerintahan berjalan efektif," katanya dalam sidang kabinet paripurna di IKN, Jumat (13/9/2024).

Baca Juga:
Kinerja Penegakan Hukum Ditjen Pajak selama 1 Dekade Terakhir

Jokowi mengatakan para menteri dapat membuat kebijakan atau peraturan baru untuk mendukung proses transisi pemerintahan. Menurutnya, proses penyusunan kebijakan ini harus dilakukan dengan cepat mengingat periode transisi yang terbatas.

Meski demikian, dia meminta para menteri tetap berhati-hati dalam membuat kebijakan jelang pemerintahannya berakhir. Para menteri dilarang membuat kebijakan yang ekstrem, terutama yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan berpotensi merugikan masyarakat.

Dia menilai Indonesia membutuhkan stabilitas untuk melakukan pembangunan sehingga tidak boleh ada riak dan gejolak hingga pemerintahan berikutnya terbentuk.

Baca Juga:
Satu Dekade Kebijakan Perpajakan Jokowi

Dalam sebulan mendatang, Jokowi meminta para menteri segera menyelesaikan pekerjaannya, terutama terkait dengan administrasi pertanggungjawaban dan kendala-kendala yang belum terselesaikan.

"Utamanya untuk program-program unggulan presiden terpilih agar setelah dilantik pemerintahan baru bisa segera bekerja dan berlari kencang," ujarnya. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 18 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kinerja Penegakan Hukum Ditjen Pajak selama 1 Dekade Terakhir

Rabu, 16 Oktober 2024 | 20:30 WIB MAHKAMAH AGUNG

Jadi Ketua MA, Sunarto Berkomitmen Tingkatkan Kesejahteraan Hakim

Rabu, 16 Oktober 2024 | 12:00 WIB KILAS BALIK PERPAJAKAN 2014-2024

Satu Dekade Kebijakan Perpajakan Jokowi

Selasa, 15 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Rapat Paripurna Sepakati Komisi DPR Bertambah Jadi 13

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB LITERATUR PAJAK

Perkaya Pengetahuan Pajak, Baca 11 e-Books Ini di Perpajakan DDTC

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen