PERDAGANGAN BEBAS

Jokowi Minta Kebijakan Proteksi Dihapus

Redaksi DDTCNews | Selasa, 06 September 2016 | 08:30 WIB
Jokowi Minta Kebijakan Proteksi Dihapus

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berseru kepada negara-negara anggota G-20 untuk menghapus semua kebijakan proteksi baik tarif maupun non-tarif yang dinilai menghambat perdagangan bebas.

Menurutnya, kebijakan proteksi itu justru merugikan negara-negara berkembang. Jokowi kembali mengingatkan semangat perjanjian perdagangan bebas yang sejatinya bertujuan mendorong perdagangan global.

“Tujuannya agar perdagangan tetap terbuka dan konsisten dengan World Trade Organization (WTO) serta dapat menghindari pengecualian bagi para negara non-anggota,” ujarnya pada sesi ketiga KTT G-20 di Huangzhou International Expo Center, Tiongkok, Senin (5/9).

Baca Juga:
Kinerja Penegakan Hukum Ditjen Pajak selama 1 Dekade Terakhir

Jokowi meminta negara-negara G-20 bersinergi memperkuat perdagangan multilateral yang belakangan ini terus melemah dan menemui banyak kendala. Pasalnya, perdagangan merupakan motor penggerak perekonomian.

Menurutnya ntuk semakin memajukan UMKM di negara berkembang, Jokowi meminta agar para pelaku UMKM diberikan kesempatan yang lebih besar untuk bersaing di level internasional dan berperan dalam perekonomian dunia.

Jokowi menyebutkan saat ini di Indonesia UMKM semakin mengukuhkan posisinya sebagai tulang punggung perekonomian lantaran telah membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat.

Baca Juga:
Satu Dekade Kebijakan Perpajakan Jokowi

Dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, UMKM juga berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) dan memperluas akses kegiatan ekonomi produktif.

Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan Indonesia benar-benar berkomitmen meningkatkan iklim usaha dan investasi dalam negeri. Terbukti, dengan dikeluarkannya sejumlah paket ekonomi yang diyakini mampu menggairahkan investasi. (Gfa)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 18 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kinerja Penegakan Hukum Ditjen Pajak selama 1 Dekade Terakhir

Rabu, 16 Oktober 2024 | 12:00 WIB KILAS BALIK PERPAJAKAN 2014-2024

Satu Dekade Kebijakan Perpajakan Jokowi

Senin, 14 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Tax Ratio 1 Dekade Presiden Jokowi

Jumat, 11 Oktober 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Gerus Cadev, Jokowi Minta Menteri ESDM Segera Naikkan Lifting Migas

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 13:00 WIB CORETAX SYSTEM

Setelah Diimplementasikan, DJP Akan Tetap Sediakan Edukasi Coretax

Rabu, 23 Oktober 2024 | 12:00 WIB LITERATUR PAJAK

4 Kunci Strategis Cegah Sengketa Pajak, Selengkapnya Baca Buku Ini

Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Piloting Modul Impor-Ekspor Barang Bawaan Penumpang Tahap III Dimulai

Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dasar DJP dalam Menetapkan Status Suspend terhadap Sertel Wajib Pajak

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Targetkan Raup Rp105 Miliar

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:00 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Beberkan Alasan Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:45 WIB DPR RI

Said Abdullah Kembali Terpilih Jadi Ketua Banggar DPR

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:33 WIB KURS PAJAK 23 OKTOBER 2024 - 29 OKTOBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Nyaris Semua Mata Uang Mitra

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029