Jokowi Mau Bentuk Kementerian Investasi, Ini Pandangan Hipmi

JAKARTA, DDTCNews – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mendukung rencana pemerintah untuk membentuk kementerian baru dalam meningkatkan investasi sebagai salah satu cara dalam menggerakkan ekonomi nasional.

Ketua Bidang Perbankan dan Keuangan BPP Hipmi Ajib Hamdani mengatakan kementerian investasi akan mendukung agenda kerja Presiden Jokowi dalam meningkatkan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, deregulasi, debirokratisasi dan transformasi ekonomi.

"Kementerian investasi, yang diharapkan menjadi pemecah kebuntuan dan bottlenecking investasi menjadi langkah nyata pemerintah mendorong debirokratisasi dan tercipta iklim investasi yang lebih business friendly," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (12/4/2021).

Ajib menilai upaya mengamankan kinerja investasi sangat penting bagi proses pemulihan ekonomi. Apalagi, investasi menopang lebih dari 30% PDB. Rencana pembentukan kementerian investasi juga sejalan dengan kebijakan deregulasi seperti diatur dalam UU Cipta Kerja.

Menurutnya, pemerintah akan memiliki instrumen kuat dalam menarik kegiatan investasi masuk ke Indonesia. Hadirnya kementerian tersebut juga membuat target investasi 2021 senilai Rp900 triliun dapat dicapai.

"Dengan target investasi tahun ini sejumlah Rp900 triliun, ini adalah target yang relatif achievable, dengan beberapa catatan. Salah satunya adalah penguatan infrastruktur penarik investasi. Kementerian investasi menjadi sebuah jawaban di saat yang tepat," tuturnya.

Ajib menambahkan kegiatan investasi masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun ini. Hal ini juga tidak terlepas dari kondisi pandemi yang belum selesai dan menjadi faktor utama kontraksi ekonomi.

"Sampai terbentuknya herd immunity ke depan, sisi permintaan masih harus ditopang oleh pemerintah dan sisi supply harus terus diberikan insentif. Investasi harus menjadi salah satu penopang PDB dan pertumbuhan ekonomi yang bisa diandalkan," ujarnya. (rig)