KEBIJAKAN PAJAK

Jokowi: Insentif Pajak Belum Ampuh Menarik Investor

Redaksi DDTCNews | Jumat, 23 Februari 2018 | 16:04 WIB
Jokowi: Insentif Pajak Belum Ampuh Menarik Investor

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap kebijakan insentif pajak yang digulirkan selama ini. Sepinya peminat menjadi alasan perlunya evaluasi terkait aturan ini.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu ingin ada kalkulasi ulang terkait pemberian insentif dalam bentuk tax allowance dan tax holiday. Hal ini dilakukan agar menarik pengusaha memanfaatkan kebijakan tersebut.

"Misalnya terkait dengan pemberian tax holiday dan tax allowance yang lebih menarik. Saya minta ini segera dilakukan kalkulasi bersama-sama dan seluruh kementerian terkait," ujarnya dalam Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan, Selasa (20/2).

Baca Juga:
Bebaskan BPHTB untuk MBR, Pemkot Sebut Dampaknya Tak Signifikan ke PAD

Kemudahan berusaha menjadi penekanan dalam mendorong angka investasi di dalam negeri. Oleh karena itu setiap kebijakan harus terus diawasi dalam penerapannya di lapangan.

"Insentif-insentif investasi lainnya, yang telah diluncurkan sebelumnya dalam paket-paket kebijakan kita, juga saya minta dikawal khusus, dikawal eksekusinya di lapangan dan ini bisa menjadi bagian dari langkah-langkah perbaikan kita dalam kemudahan berusaha," ungkapnya

Langkah untuk mempercepat laju pertumbuhan investasi ini tidak lepas dari momentum dirilisnya data Global Competitiveness Index. Presiden Jokowi menyebut pada tahun 2017 dan 2018, Indonesia berada di posisi 36 dari 137 negara dalam Global Competitiveness Index.

Baca Juga:
Coretax Nyambung dengan Data Perbankan, DJP Rilis Imbauan Soal SPT

"Momentum ini harus diikuti dengan terobosan, langkah-langkah yang inovatif untuk menarik investasi lebih banyak lagi ke negara kita. Saya juga lihat negara lain juga berupaya menarik investor, investasi, juga berlomba-lomba menawarkan berbagai insentif untuk meningkatkan daya tarik," terang Jokowi.

Kemudahan dalam berusaha ini menjadi agenda penting agar Indonesia punya nilai tambah dalam menjaring investasi. Pasalnya, negara-negara di kawasan Asia juga melakukan hal yang sama untuk menjaring investor masuk ke pasar domestik.

"Jika Indonesia tidak melakukan perbaikan dalam pelayanan perizinan, memangkas regulasi yang menghambat, tentu akan ditinggal investor," tutupnya. (Amu)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 28 Januari 2025 | 13:00 WIB KOTA DENPASAR

Bebaskan BPHTB untuk MBR, Pemkot Sebut Dampaknya Tak Signifikan ke PAD

Sabtu, 25 Januari 2025 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sebanyak 41.150 Unit Rumah Nikmati Insentif PPN DTP pada 2024

Sabtu, 25 Januari 2025 | 12:30 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Coretax Nyambung dengan Data Perbankan, DJP Rilis Imbauan Soal SPT

Kamis, 23 Januari 2025 | 15:19 WIB KONSULTASI PAJAK

Usaha Sektor Panas Bumi, Apa Saja Fasilitas PPh yang Bisa Digunakan?

BERITA PILIHAN
Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi