KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Ingin KUR Rp 500 Juta untuk UMKM Diberikan Tanpa Agunan

Dian Kurniati | Kamis, 31 Agustus 2023 | 14:00 WIB
Jokowi Ingin KUR Rp 500 Juta untuk UMKM Diberikan Tanpa Agunan

Ilustrasi. Perajin menyelesaikan pembuatan kain tenun ikan pada pameran UMKM di Meulaboh, Aceh Barat, Aceh, Minggu (27/8/2023). ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/YU

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mendorong adanya pemberian kredit usaha rakyat (KUR) tanpa agunan agar makin memudahkan UMKM mengakses pembiayaan.

Presiden mengatakan UMKM memerlukan relaksasi agar makin mudah mengakses KUR. Terlebih, pelaku UMKM kebanyakan belum memiliki aset untuk diagunkan.

"Ini masih mendorong terus kepada menteri, OJK, BI, agar kalau bisa urusan kredit KUR ini tanpa agunan. Mestinya harus menggunakan sistem credit scoring," katanya dalam pembukaan Rakernas HIPMI, Kamis (31/8/2023).

Baca Juga:
Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Jokowi menuturkan KUR disediakan untuk membuka akses pembiayaan dengan bunga rendah bagi UMKM. KUR merupakan program pembiayaan atau kredit bersubsidi pemerintah dengan bunga rendah.

Dana KUR yang diberikan kepada UMKM berasal dari bank/lembaga keuangan nonbank penyalur KUR dan disalurkan dalam bentuk dana keperluan modal kerja serta investasi.

KUR disalurkan kepada pelaku UMKM individu, badan usaha, atau kelompok usaha yang memiliki usaha produktif dan layak, tetapi belum memiliki agunan tambahan atau feasible dan belum bankable. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah itu merupakan subsidi bunga.

Baca Juga:
Seluruh K/L Diminta Usulkan Revisi Belanja Paling Lambat 14 Februari

Di Bawah Rp 100 Juta Tak Perlu Agunan

Melalui Permenko Perekonomian 1/2023, sebetulnya telah diberi relaksasi untuk KUR di bawah Rp100 juta yang hanya membutuhkan agunan pokok, yaitu usaha yang dimiliki. Artinya, mengajukan KUR di bawah Rp100 juta tidak perlu menyertakan agunan tambahan lainnya.

Jokowi menjelaskan pemerintah akan terus mendorong penyaluran KUR yang plafonnya mencapai Rp460 triliun pada tahun ini. Dengan subsidi pemerintah, bunga KUR hanya 6% sehingga akan meringankan pelaku UMKM.

Meski demikian, lanjutnya, penyaluran KUR sering terkendala karena UMKM tidak memiliki agunan tambahan. Dia pun berharap penyaluran KUR nantinya cukup menggunakan credit scoring, seperti yang berlaku 145 negara lainnya.

"Mestinya seperti itu karena pengusaha-pengusaha muda, yang baru berangkat untuk masuk ke dunia usaha. Mereka biasanya belum memiliki aset, belum memiliki collateral, dan belum miliki agunan," ujarnya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 10:51 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

BERITA PILIHAN
Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi