KEBIJAKAN PAJAK

Jokowi Ingatkan Pemda dan Kementerian Hati-Hati Kelola Anggaran

Dian Kurniati | Senin, 06 Mei 2024 | 12:15 WIB
Jokowi Ingatkan Pemda dan Kementerian Hati-Hati Kelola Anggaran

Presiden Joko Widodo.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan jajarannya agar berhati-hati mengelola anggaran di tengah ketidakpastian global yang tinggi.

Jokowi mengatakan beberapa negara kini sedang terancam masuk ke dalam jurang resesi seperti Jepang, Yunani, dan beberapa negara Eropa. Menurutnya, ancaman resesi dapat dihindari apabila fiskal dikelola secara prudent.

"Kehati-hatian kita dalam mengelola fiskal, mengelola anggaran, betul-betul harus prudent, betul-betul harus hati-hati. Jangan sampai ada uang serupiah pun meleset dari rencana yang sudah kita buat," katanya dalam Musrembangnas 2024, Senin (6/5/2024).

Baca Juga:
PMK Baru, Menkeu Bisa Nilai Kesesuaian KUA-PPAS Pemda dengan KEM PPKF

Jokowi menuturkan pertumbuhan ekonomi global diproyeksi hanya 3,2% pada tahun ini seiring dengan risiko ketidakpastian global. Selain itu, dampak rambatan dari pandemi Covid-19 juga masih terasa di beberapa negara.

Dia menjelaskan terdapat beberapa isu yang sedang dikhawatirkan oleh semua negara di dunia. Pertama, kenaikan harga minyak karena akan berdampak pada kondisi perekonomian di negara masing-masing.

Kedua, kenaikan suku bunga pinjaman karena dapat berdampak pada peningkatan biaya dari bunga utang (cost of fund). Kondisi ini pada akhirnya juga akan meningkatkan beban pada pengelolaan fiskal.

Baca Juga:
PPN Barang Pokok dan Jasa Premium Masih Tunggu Penetapan Aturan Teknis

"Oleh sebab itu, kita harus betul-betul hati-hati dalam mengelola setiap rupiah anggaran yang kita miliki," ujar presiden.

Jokowi pun meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk membuat perencanaan kebijakan yang matang guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, setiap kebijakan perlu dipastikan sejalan dengan RPJPN, RPJMN, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah juga dibutuhkan untuk memastikan setiap kebijakan dapat dirasakan masyarakat.

Lalu, setiap program atau kebijakan juga harus berorientasi hasil sehingga memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi. Setelahnya, setiap program harus tepat sasaran dan strategis sehingga APBN dan APBD memberikan manfaat nyata dan tepat sasaran. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 Desember 2024 | 17:27 WIB CORETAX SYSTEM

WP Bisa Akses Aplikasi Coretax Mulai Hari Ini, Fiturnya Masih Terbatas

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:00 WIB PMK 81/2024

Ini Aturan Terbaru Pengkreditan Pajak Masukan Sebelum Pengukuhan PKP

Selasa, 24 Desember 2024 | 14:30 WIB APARATUR SIPIL NEGARA

Jelang Natal, Pegawai DJP Diminta Tidak Terima Gratifikasi

BERITA PILIHAN
Selasa, 24 Desember 2024 | 21:30 WIB CORETAX SYSTEM

Simak! Keterangan Resmi DJP Soal Tahapan Praimplementasi Coretax

Selasa, 24 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:27 WIB CORETAX SYSTEM

WP Bisa Akses Aplikasi Coretax Mulai Hari Ini, Fiturnya Masih Terbatas

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:00 WIB PMK 81/2024

Ini Aturan Terbaru Pengkreditan Pajak Masukan Sebelum Pengukuhan PKP

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:00 WIB CORETAX SYSTEM

Nanti Ada Coretax, Masih Perlu Ajukan Sertifikat Elektronik?

Selasa, 24 Desember 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA KOSAMBI

Utang Pajak Rp632 Juta Tak Dilunasi, Mobil WP Akhirnya Disita KPP