KEBIJAKAN PAJAK

Jokowi Ingatkan Pemda dan Kementerian Hati-Hati Kelola Anggaran

Dian Kurniati | Senin, 06 Mei 2024 | 12:15 WIB
Jokowi Ingatkan Pemda dan Kementerian Hati-Hati Kelola Anggaran

Presiden Joko Widodo.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan jajarannya agar berhati-hati mengelola anggaran di tengah ketidakpastian global yang tinggi.

Jokowi mengatakan beberapa negara kini sedang terancam masuk ke dalam jurang resesi seperti Jepang, Yunani, dan beberapa negara Eropa. Menurutnya, ancaman resesi dapat dihindari apabila fiskal dikelola secara prudent.

"Kehati-hatian kita dalam mengelola fiskal, mengelola anggaran, betul-betul harus prudent, betul-betul harus hati-hati. Jangan sampai ada uang serupiah pun meleset dari rencana yang sudah kita buat," katanya dalam Musrembangnas 2024, Senin (6/5/2024).

Baca Juga:
Jaga Inflasi pada Kisaran 2,5 Persen, Pemerintah Beberkan Strateginya

Jokowi menuturkan pertumbuhan ekonomi global diproyeksi hanya 3,2% pada tahun ini seiring dengan risiko ketidakpastian global. Selain itu, dampak rambatan dari pandemi Covid-19 juga masih terasa di beberapa negara.

Dia menjelaskan terdapat beberapa isu yang sedang dikhawatirkan oleh semua negara di dunia. Pertama, kenaikan harga minyak karena akan berdampak pada kondisi perekonomian di negara masing-masing.

Kedua, kenaikan suku bunga pinjaman karena dapat berdampak pada peningkatan biaya dari bunga utang (cost of fund). Kondisi ini pada akhirnya juga akan meningkatkan beban pada pengelolaan fiskal.

Baca Juga:
Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

"Oleh sebab itu, kita harus betul-betul hati-hati dalam mengelola setiap rupiah anggaran yang kita miliki," ujar presiden.

Jokowi pun meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk membuat perencanaan kebijakan yang matang guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, setiap kebijakan perlu dipastikan sejalan dengan RPJPN, RPJMN, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah juga dibutuhkan untuk memastikan setiap kebijakan dapat dirasakan masyarakat.

Lalu, setiap program atau kebijakan juga harus berorientasi hasil sehingga memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi. Setelahnya, setiap program harus tepat sasaran dan strategis sehingga APBN dan APBD memberikan manfaat nyata dan tepat sasaran. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Panduan Coretax terkait PIC, Impersonate dan Role Akses

Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Jaga Inflasi pada Kisaran 2,5 Persen, Pemerintah Beberkan Strateginya

Sabtu, 01 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jadi Kontributor Pajak Terbesar, Manufaktur Diklaim Pulih Merata

BERITA PILIHAN
Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Sementara 9990000000999000, Dipakai Jika NIK Tak Valid di e-Bupot

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:15 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Naikkan Biaya SLO Listrik, Kecuali Pelanggan 450 dan 900 VA

Sabtu, 01 Februari 2025 | 14:30 WIB PILKADA 2024

Prabowo Ingin Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 segera Dilantik

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Pengumuman bagi Eksportir-Importir! Layanan Telepon LNSW Tak Lagi 24/7

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 Akibat Transaksi Pinjaman Tanpa Bunga

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Tenang! Surat Teguran ‘Gaib’ karena Coretax Eror Bisa Dibatalkan DJP

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Diteliti DJP terkait Pengajuan Pengembalian Pendahuluan

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Panduan Coretax terkait PIC, Impersonate dan Role Akses