KTT APEC

Jokowi Bicara di KTT APEC-ABAC, Pengembangan UMKM Jadi Prioritas

Redaksi DDTCNews | Jumat, 12 November 2021 | 10:30 WIB
Jokowi Bicara di KTT APEC-ABAC, Pengembangan UMKM Jadi Prioritas

Presiden Jokowi saat berbicara dalam KTT APEC ABAC Dialogue with Economic Leaders.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan butir-butir intervensinya dalam KTT APEC Business Advisory Council (ABAC) Dialogue with Economic Leaders secara virtual dari Istana Negara, Jakarta. Berbicara pada sesi yang mengangkat topik inklusivitas dan keberlanjutan, Jokowi menyampaikan 2 fokusnya dalam mengatasi tantangan ekonomi terkini.

Pertama, Indonesia akan berfokus pada peningkatan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mempercepat pemulihan ekonomi inklusif. Menurut Jokowi, bergeraknya UMKM tidak hanya menjadi jaring pengaman bagi masyarakat penghasilan rendah, namun juga menyerap tenaga kerja yang sangat besar.

"Tahun 2019, UMKM berkontribusi terhadap 52 persen PDB Asia Pasifik dan berhasil menyerap 50 persen tenaga kerja. Di Indonesia, 64 persen pelaku UMKM adalah perempuan. Artinya, memberdayakan UMKM di Indonesia juga memberdayakan perempuan," ungkap presiden dikutip dari Sekretariat Kabinet, Jumat (12/11/2021).

Baca Juga:
Wajah-Wajah Lama Masih Isi Tim Ekonomi Prabowo-Gibran

Presiden juga menegaskan bahwa peningkatan inklusi keuangan merupakan prioritas. Pada 2021, Indonesia memberikan pinjaman lunak dan bantuan lebih dari US$4 miliar bagi 17,8 juta UMKM dan usaha kecil perorangan yang terdampak pandemi.

Selain itu, Jokowi melanjutkan, Indonesia terus bekerja keras mendukung transformasi digital UMKM selama pandemi. Sebanyak 8,4 juta pelaku UMKM di Indonesia telah memasuki ekosistem digital, termasuk 54 persen di antaranya adalah perempuan.

Fokus kedua, lanjut presiden, adalah meletakkan upaya penanganan dampak perubahan iklim dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, penanganan dampak perubahan iklim harus dilakukan secara berimbang dengan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, untuk memenuhi target pembangunan berkelanjutan.

Baca Juga:
Kejar Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM, DJP Perluas ‘Pendampingan’ BDS

"Konservasi hutan dan kekayaan laut, serta tranformasi menuju energi baru dan terbarukan harus menyejahterakan masyarakat bawah. Transisi menuju ekonomi rendah karbon ini harus dilakukan secara adil dan kolaboratif," jelasnya.

Kepala Negara juga menekankan bahwa Indonesia menempatkan investasi industri berkelanjutan dan hijau sebagai prioritas penting. Proyek prioritas Indonesia antara lain pembangunan kawasan industri hijau, pembangunan rantai pasok industri baterai sampai mobil listrik, serta perdagangan karbon yang sangat besar potensinya. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 21 Oktober 2024 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Wajah-Wajah Lama Masih Isi Tim Ekonomi Prabowo-Gibran

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 16:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Punya Usaha Kecil-kecilan, Perlu Bayar Pajak Enggak Sih?

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 11:30 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Kejar Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM, DJP Perluas ‘Pendampingan’ BDS

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sudah Ada Banyak Insentif Pajak, DJP Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja