SELANDIA BARU

Jika Kembali Terpilih, PM Selandia Baru Ini Janji Pangkas Tarif PPN

Dian Kurniati | Minggu, 20 Agustus 2023 | 10:00 WIB
Jika Kembali Terpilih, PM Selandia Baru Ini Janji Pangkas Tarif PPN

Chris Hipkins. (foto: dhakatribune.com)

WELLINGTON, DDTCNews - Perdana Menteri Selandia Baru Chris Hipkins berjanji memangkas tarif pajak barang dan jasa (goods and services tax/GST) pada sayur dan buah apabila kembali terpilih pada pemilu 2023.

Hipkins mengatakan masyarakat Selandia Baru saat ini dihadapkan pada lonjakan harga pangan. Oleh karena itu, ia berencana pemangkasan tarif GST atau PPN sehingga harga pangan dapat menjadi lebih terjangkau.

"Biaya hidup adalah masalah terbesar yang dihadapi warga Selandia Baru dalam pemilu ini," katanya dikutip dari abc.net.au, Minggu (20/8/2023).

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Hipkins menyampaikan janji untuk memangkas tarif PPN ketika berkampanye di Kota Lower Hutt. Dia meyakini janji tersebut mampu membuat dirinya memenangkan pemilu yang akan digelar pada 14 Oktober mendatang.

Hipkins yang juga pemimpin Partai Buruh ini menuturkarn pemotongan tarif PPN menjadi kebijakan yang tepat di tengah lonjakan kenaikan laju inflasi. Alasannya, bahan pangan biasanya menjadi salah satu penyebab inflasi di negara tersebut.

Negara-negara lain seperti Australia, lanjutnya, masih mengenakan PPN atas buah dan sayuran. Namun demikian, banyak negara juga memberikan berbagai potongan atau pengecualian PPN atas barang-barang tertentu.

Baca Juga:
Apa Itu Barang Tidak Kena PPN serta PPN Tak Dipungut dan Dibebaskan?

Pemotongan Tarif PPN Didukung Wajib Pajak

Survei Newshub menunjukkan kebijakan PPN tergolong populer di kalangan masyarakat Selandia Baru. Pada jajak pendapat, 77% responden mendukung kebijakan pemotongan pajak yang didukung dengan stimulus lainnya.

Selain memangkas tarif GST, Hipkins bersama Partai Buruh juga menyampaikan janji kenaikan kredit pajak mingguan senilai NZ$25 atau sekitar Rp229.000 kepada 160.000 keluarga penerima manfaat.

Sementara itu, Partai Nasional memilih menjanjikan pemotongan tarif pajak untuk masyarakat, termasuk keringanan pajak penghasilan. Strategi ini dinilai efektif membantu masyarakat yang tertekan akibat pandemi.

Baca Juga:
Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Seperti dilansir abc.net.au, Partai Hijau berjanji memberikan hibah dan pinjaman tanpa bunga untuk pemasangan panel surya sebagai bagian dari upaya penanganan perubahan iklim.

Partai ini mewacanakan optimalisasi penerimaan negara melalui pajak kekayaan untuk membayar berbagai program, termasuk pemberian perawatan gigi dasar. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?