AUSTRALIA

Jelang Pemilu, Turnbull Janji Potong Pajak Penghasilan

Redaksi DDTCNews | Senin, 04 Desember 2017 | 12:01 WIB
Jelang Pemilu, Turnbull Janji Potong Pajak Penghasilan

CANBERRA, DDTCNews – Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull melemparkan janji manis jelang pemilu federal pada tahun 2019. Rencananya akan ada pemotongan tarif pajak penghasilan khusus bagi wajib pajak pribadi. Selain potongan untuk pajak perorangan, dia juga menjanjikan pemotongan pajak perusahaan. Besarannya berkisar di angka 25% untuk semua bisnis di Negeri Kangguru.

"Berapa banyak yang bisa kita lakukan dan kapan kita melakukannya akan tergantung pada keadaan anggaran. Tapi kita memiliki kemampuan untuk melakukannya," katanya dilansir news.com.au, Minggu (3/12).

Pemimpin Partai Liberal ini mengatakan ada tujuan yang hendak dicapai dalam rencana pemotongan pajak ini. Salah satunya, untuk menjaga ekonomi Australia kompetitif di arena internasional.

Baca Juga:
Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Nyaris Semua Mata Uang Mitra

"Tujuan untuk mengurangi tingkat pajak perusahaan Australia dari 30% adalah untuk menjaga agar ekonomi tetap kompetitif dan untuk menyimpan lebih banyak uang di kantong pekerja Australia," beber Turnbull.

Namun, rencana tersebut mendapat sentimen negatif dari oposisi parlemen Australia. Politikus Partai Buruh Chris Bowen mengatakan rencana kebijakan itu tidak berarti bagi masyarakat Australia.

Menurutnya, dibawah kendali Turnbull sebetulnya masyarakat sudah dikenakan kenaikan tarif untuk sistem pelayanan kesehatan/Medicare Levy. Setidaknya ada kenaikan setoran pajak sebesar $44 miliar dari pos layanan kesehatan nasional tersebut.

Baca Juga:
Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

"Pada saat pertumbuhan upah pekerja berada pada titik terendah, Semua yang dilakukan oleh pemerintahan Turnbull tidak lain membuat hidup semakin sulit bagi pekerja tingkat menengah ke bawah," tutup Bowen.

Sejauh ini, parlemen Australia telah sepakat untuk memotong pajak untuk kalangan bisnis yang nilainya mencapai angka $50 juta. Pemerintah setidaknya sudah berkomitmen untuk memberikan pemotongan tarif pajak perusahaan hingga satu dekade ke depan. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:33 WIB KURS PAJAK 23 OKTOBER 2024 - 29 OKTOBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Nyaris Semua Mata Uang Mitra

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Rabu, 16 Oktober 2024 | 10:01 WIB KURS PAJAK 16 OKTOBER 2024 - 22 OKTOBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Berlanjut Melemah terhadap Dolar AS

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 17:30 WIB PERPRES 132/2024

Tak Hanya Sawit, Cakupan BPDP Kini Termasuk Komoditas Kakao dan Kelapa

Rabu, 23 Oktober 2024 | 17:05 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kabinetnya Gemuk, Prabowo Minta Menteri Pangkas Kegiatan Seremonial

Rabu, 23 Oktober 2024 | 17:00 WIB UJIAN SERTIFIKASI KONSULTAN PAJAK

Awas! Ada Sanksi Blacklist bagi Peserta USKP yang Tidak Datang Ujian

Rabu, 23 Oktober 2024 | 16:30 WIB KEMENTERIAN KEUANGAN

Daftar Lengkap Menteri Keuangan dari Masa ke Masa, Apa Saja Jasanya?

Rabu, 23 Oktober 2024 | 16:00 WIB KABUPATEN MALUKU TENGAH

Pajak Hiburan 45%, Ini Daftar Tarif Pajak Terbaru di Maluku Tengah

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:53 WIB PROFESI KONSULTAN PAJAK

USKP Kembali Digelar Desember 2024! Khusus A Mengulang dan B-C Baru

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kabinet Gemuk Prabowo, RKAKL dan DIPA 2024-2025 Direstrukturisasasi

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:32 WIB SERTIFIKASI PROFESIONAL PAJAK

Profesional DDTC Bersertifikasi ADIT Transfer Pricing Bertambah

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:30 WIB CORETAX SYSTEM

Coretax DJP: Lapor SPT WP Badan Harus Pakai Akun Orang Pribadi