AUSTRALIA

Jelang Pemilu, Turnbull Janji Potong Pajak Penghasilan

Redaksi DDTCNews | Senin, 04 Desember 2017 | 12:01 WIB
Jelang Pemilu, Turnbull Janji Potong Pajak Penghasilan

CANBERRA, DDTCNews – Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull melemparkan janji manis jelang pemilu federal pada tahun 2019. Rencananya akan ada pemotongan tarif pajak penghasilan khusus bagi wajib pajak pribadi. Selain potongan untuk pajak perorangan, dia juga menjanjikan pemotongan pajak perusahaan. Besarannya berkisar di angka 25% untuk semua bisnis di Negeri Kangguru.

"Berapa banyak yang bisa kita lakukan dan kapan kita melakukannya akan tergantung pada keadaan anggaran. Tapi kita memiliki kemampuan untuk melakukannya," katanya dilansir news.com.au, Minggu (3/12).

Pemimpin Partai Liberal ini mengatakan ada tujuan yang hendak dicapai dalam rencana pemotongan pajak ini. Salah satunya, untuk menjaga ekonomi Australia kompetitif di arena internasional.

Baca Juga:
Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

"Tujuan untuk mengurangi tingkat pajak perusahaan Australia dari 30% adalah untuk menjaga agar ekonomi tetap kompetitif dan untuk menyimpan lebih banyak uang di kantong pekerja Australia," beber Turnbull.

Namun, rencana tersebut mendapat sentimen negatif dari oposisi parlemen Australia. Politikus Partai Buruh Chris Bowen mengatakan rencana kebijakan itu tidak berarti bagi masyarakat Australia.

Menurutnya, dibawah kendali Turnbull sebetulnya masyarakat sudah dikenakan kenaikan tarif untuk sistem pelayanan kesehatan/Medicare Levy. Setidaknya ada kenaikan setoran pajak sebesar $44 miliar dari pos layanan kesehatan nasional tersebut.

Baca Juga:
Kurs Pajak: Bergerak Dinamis, Rupiah Masih Melemah terhadap Dolar AS

"Pada saat pertumbuhan upah pekerja berada pada titik terendah, Semua yang dilakukan oleh pemerintahan Turnbull tidak lain membuat hidup semakin sulit bagi pekerja tingkat menengah ke bawah," tutup Bowen.

Sejauh ini, parlemen Australia telah sepakat untuk memotong pajak untuk kalangan bisnis yang nilainya mencapai angka $50 juta. Pemerintah setidaknya sudah berkomitmen untuk memberikan pemotongan tarif pajak perusahaan hingga satu dekade ke depan. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 18 Desember 2024 | 09:01 WIB KURS PAJAK 18 DESEMBER 2024 - 24 DESEMBER 2024

Kurs Pajak: Bergerak Dinamis, Rupiah Masih Melemah terhadap Dolar AS

Rabu, 11 Desember 2024 | 09:15 WIB KURS PAJAK 11 DESEMBER 2024 - 17 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Berlanjut Melemah Terhadap Dolar AS

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:30 WIB KPP PRATAMA BADUNG SELATAN

Kantor Pajak Minta WP Tenang Kalau Didatangi Petugas, Ini Alasannya