KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jelang Lengser, Jokowi Ingin Tingkatkan Keterpaduan Layanan Digital

Muhamad Wildan | Selasa, 09 Januari 2024 | 16:51 WIB
Jelang Lengser, Jokowi Ingin Tingkatkan Keterpaduan Layanan Digital

Presiden Jokowi pimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (09/01/2023). (Humas Setkab/Rahmat)

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana meningkatkan keterpaduan layanan digital menjelang akhir jabatannya pada Oktober 2024.

Dalam sidang kabinet, Jokowi mengatakan transformasi digital adalah suatu keharusan dalam rangka mendukung reformasi birokrasi.

"Saya perlu mengingatkan kita masih memiliki waktu 9 bulan, mari kita pakai momentum ini untuk reformasi birokrasi kita yang berkaitan dengan digitalisasi, karena transformasi digital ini menjadi keharusan dan keterpaduan layanan digital pemerintah harus benar-benar kita lakukan," ujar Jokowi, dikutip Selasa (9/1/2024).

Baca Juga:
Kinerja Penegakan Hukum Ditjen Pajak selama 1 Dekade Terakhir

Jokowi pun meminta setiap kementerian dan lembaga untuk menyederhanakan layanan digitalnya masing-masing serta mencegah pemborosan anggaran infrastruktur digital.

"Ribuan platform yang ada harus disederhanakan dan tidak ada lagi platform-platform aplikasi yang baru yang dimunculkan, yang berorientasi hanya ke proyek saja, tetapi hanya menyulitkan kita untuk merangkai agar lebih sederhana dan lebih berguna, utamanya dalam layanan digital pemerintah," ujar Jokowi.

Jokowi pun meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk mempercepat implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Baca Juga:
Satu Dekade Kebijakan Perpajakan Jokowi

"Saya minta kepada Kementerian PANRB untuk segera mempercepat implementasi SPBE, sistem pemerintahan berbasis digital, konsolidasikan semua portal ke dalam satu portal nasional, dan di saat yang sama juga sekali lagi, perkuat keamanan digital kita," ujar Jokowi.

Kementerian BUMN juga diminta mendukung percepatan transformasi lewat Perum Peruri yang berperan sebagai govtech nasional. Tak hanya itu, Kemendagri juga diminta juga mempercepat penerapan digital ID. "Paling lambat bulan 6 harus sudah selesai," ujar Jokowi.

Adapun Kemenkominfo diminta untuk segera mentransformasi kebijakan government cloud dalam rangka mempercepat peningkatan layanan digital. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Jumat, 18 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kinerja Penegakan Hukum Ditjen Pajak selama 1 Dekade Terakhir

Rabu, 16 Oktober 2024 | 12:00 WIB KILAS BALIK PERPAJAKAN 2014-2024

Satu Dekade Kebijakan Perpajakan Jokowi

Senin, 14 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Tax Ratio 1 Dekade Presiden Jokowi

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?