IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA

Jelang Kongres XII IKPI di Bali, DDTCNews Wawancarai Calon Ketua Umum

Redaksi DDTCNews | Kamis, 15 Agustus 2024 | 15:35 WIB
Jelang Kongres XII IKPI di Bali, DDTCNews Wawancarai Calon Ketua Umum

Pasangan calon nomor urut 01 Vaudy Starworld dan Jetty serta pasangan calon nomor urut 02 Ruston Tambunan dan Lisa Purnamasari. 

JAKARTA, DDTCNews - Kongres XII Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) akan digelar pada 18-20 Agustus 2024 di Nusa Dua, Bali. Dalam kongres tersebut akan digelar pula pemilihan ketua umum dan wakil ketua umum periode 2024-2029.

Mengutip informasi pada laman resmi IKPI, sekitar 1.500 anggota telah mendaftar sebagai peserta hajatan 5 tahunan asosiasi konsultan pajak terbesar dan tertua di Indonesia tersebut. Adapun panitia pemilihan telah menetapkan 2 pasangan calon ketua umum dan calon wakil ketua umum.

“Ayo memilih karena suara Anda menentukan kemajuan masa depan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Mari bersama sukseskan Kongres XII IKPI,” tulis akun @ikpi.official melalui sebuah unggahan di Instagram, dikutip pada Kamis (15/8/2024).

Baca Juga:
Hasil USKP Periode III/2024 Sudah Diumumkan! 450 Peserta Lulus

Adapun pasangan calon nomor urut 01 adalah Vaudy Starworld dan Jetty. Untuk mengetahui visi, misi, dan program kerja Vaudy Starworld dan Jetty, masyarakat – terutama anggota IKPI – bisa mengaksesnya melalui https://bit.ly/4c68Zsh.

Sementara itu, pasangan calon nomor urut 02 adalah Ruston Tambunan dan Lisa Purnamasari. Masyarakat – terutama anggota IKPI – juga dapat mempelajari visi, misi, serta program kerja dari Ruston Tambunan dan Lisa Purnamasari lewat https://bit.ly/4cngHhx.

DDTCNews juga berkesempatan mewawancarai kedua calon ketua umum, yakni Vaudy Starworld dan Ruston Tambunan. Ada beberapa aspek yang dibahas dalam wawancara tersebut. Misalnya, motivasi pencalonan.

Baca Juga:
Karyawan yang Diberikan Kuasa untuk Coretax, Apakah Harus Ikut USKP?

Kemudian, beberapa program kerja dari masing-masing calon ketua umum juga menjadi topik diskusi saat wawancara. Beberapa isu seperti RUU Konsultan Pajak, kuasa wajib pajak, serta pendidikan profesional berkelanjutan (PPL) juga dibahas.

Masing-masing calon ketua umum juga berbicara mengenai beberapa isu terkini, seperti pengembangan coretax administration system dan berpindahnya pembinaan Pengadilan Pajak menjadi satu atap di Mahkamah Agung.

Simak hasil wawancara selengkapnya pada tautan berikut.

Hasil wawancara dengan kedua calon ketua umum IKPI periode 2024-2029 bisa menjadi rujukan sekaligus memantapkan pilihan yang dibawa tiap anggota dalam kongres akhir pekan ini. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 19 Desember 2024 | 15:05 WIB KONSULTAN PAJAK

Hasil USKP Periode III/2024 Sudah Diumumkan! 450 Peserta Lulus

Rabu, 18 Desember 2024 | 14:00 WIB KONSULTASI CORETAX

Karyawan yang Diberikan Kuasa untuk Coretax, Apakah Harus Ikut USKP?

Kamis, 05 Desember 2024 | 17:17 WIB RUU KONSULTAN PAJAK

Dorong Pembahasan RUU Konsultan Pajak, Asosiasi Perlu Ajak Pemerintah

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra