Jelang Implementasi Penuh NIK-NPWP, DJP Harap Sistem ILAP Juga Siap

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) meminta instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak ketiga lainnya (ILAP) terus melakukan penyesuaian sistem untuk mendukung implementasi NIK sebagai NPWP.

Fungsional Penyuluh Pajak DJP Elfi Rahmi mengatakan integrasi data NIK sebagai NPWP salah satunya bertujuan memperbaiki data pada sistem informasi perpajakan. Oleh karena itu, ILAP juga diharapkan segera menyesuaikan sistemnya agar siap dengan integrasi NIK sebagai NPWP tersebut.

"Kami bekerja sama dengan mereka agar sistemnya bisa menyiapkan diri," katanya dalam talk show di radio, Selasa (25/6/2024).

Elfi mengatakan integrasi NIK sebagai NPWP menjadi bagian dari rencana pemerintah menerapkan nomor identitas tunggal. Selain layanan perpajakan, NIK juga akan dipakai untuk mengakses layanan administrasi dari pihak lain yang mensyaratkan penggunaan NPWP.

Dia menjelaskan sudah banyak NIK yang telah dipadankan sebagai NPWP. Hingga 21 Juni 2024, tercatat 73,76 juta atau 99,08% NIK telah dipadankan sebagai NPWP wajib pajak orang pribadi.

Terhadap 681.602 NIK yang belum padan sebagai NPWP, DJP menyarankan kepada wajib pajak untuk segera melakukan pemadanan.

"Maka dari itu, kami mengimbau kembali NPWP-nya untuk segera dipadankan," ujarnya.

Saat ini, DJP juga menyediakan virtual help desk untuk ILAP yang dibuka setiap Senin-Jumat (hari kerja) pukul 10.00 hingga 14.00 WIB. Virtual help desk dapat diakses dengan meeting ID: 865 5844 8199; passcode: Helpdesk; serta tautan https://tinyurl.com/helpdeskvirtual2023.

PMK 112/2022 menyatakan NIK telah resmi digunakan sebagai NPWP sejak 1 Januari 2024. Namun, implementasi penuh penggunaan NIK sebagai NPWP bakal dimulai pada 1 Juli 2024 berdasarkan PMK 136/2023.

Penggunaan NIK sebagai NPWP sebagai NPWP sejauh ini masih terbatas. Berdasarkan PENG-6/PJ.09/2024, NIK yang diadministrasikan oleh Ditjen Dukcapil dan terintegrasi dengan sistem DJP sudah bisa digunakan untuk pembuatan bukti potong PPh, pembuatan faktur pajak, serta pelaporan informasi keuangan secara otomatis domestik. (sap)