Janjikan Insentif Pajak, Begini Program dari 3 Capres-Cawapres

JAKARTA, DDTCNews – Dalam dokumen visi dan misi yang dipublikasikan ke masyarakat, 3 pasangan capres dan cawapres dalam pemilu 2024 kompak mengusung insentif pajak sebagai salah satu program kerja yang dijanjikan.

Pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) misalnya berencana untuk memastikan seluruh insentif pajak, terutama tax holiday dan tax allowance, dilaksanakan secara terencana dan terkendali.

“[Kami juga akan] mempermudah proses memulai dan menjalankan usaha, termasuk dalam hal pembayaran pajak,” bunyi dokumen visi dan misi Anies-Cak Imin, dikutip pada Selasa (5/12/2023).

Sementara itu, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menawarkan beberapa program insentif pajak antara lain seperti pemberian keringanan pajak untuk klub-klub olahraga dan pemangkasan tarif PPh Pasal 21.

Kemudian, menaikkan batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP), memberikan pembebasan pajak selama 2 tahun pertama untuk UMKM yang baru berdiri dan terdaftar secara resmi, serta menghapus PPN untuk semua jenis buku dan menjadikan pajak royalti buku bersifat final.

Untuk pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, mereka menjanjikan insentif atau subsidi bagi swasta dalam rangka meningkatkan kegiatan riset. Selain itu, Ganjar-Mahfud juga akan memberikan insentif pajak untuk perusahaan start-up.

Dalam mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi, terutama di Papua, Ganjar-Mahfud juga akan mengucurkan insentif pajak dan dukungan keuangan khusus.

Bicara mengenai insentif pajak, ada temuan menarik juga dalam survei pajak dan politik DDTCNews yang telah diikuti 2.080 responden. Unduh laporan survei bertajuk Saatnya Parpol & Capres Bicara Pajak melalui https://bit.ly/HasilSurveiPakpolDDTCNews2023.

Mayoritas responden atau 61,1% ternyata memandang perlu untuk parpol atau capres memiliki agenda pengurangan insentif pajak dalam rangka meningkatkan rasio pajak. Hanya15,8% responden saja yang berpendapat tidak perlu.

Dari segi usia, mayoritas responden dari Gen Z, Milenial, Gen X, dan Baby Boomers menilai perlu adanya agenda pengurangan insentif pajak. Khusus responden Baby Boomers, sebanyak 31,0% di antaranya memilih netral. (rig)