AGENDA PAJAK

Jangan Lupa, Talk Show PPS Digelar Hari Ini! Gratis!

Redaksi DDTCNews | Selasa, 22 Maret 2022 | 07:11 WIB
Jangan Lupa, Talk Show PPS Digelar Hari Ini! Gratis!

JAKARTA, DDTCNews – Hari ini, Selasa (22/3/2022), DDTCNews dan Ditjen Pajak (DJP) berkolaborasi menggelar Talk Show PPS. Acara bertajuk Mengikis Keraguan Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

Acara yang bersifat gratis dan terbuka untuk umum ini akan menghadirkan Dirjen Pajak Suryo Utomo serta Ketua Umum ATPETSI/Pemimpin Umum DDTCNews Darussalam sebagai narasumber. Presenter TV Brigita Manohara akan hadir untuk memandu talk show.

Acara akan berlangsung pada pukul 10.00—12.00 WIB. Anda dapat menyaksikan talk show melalui Zoom Online Meeting atau Youtube DDTC Indonesia.

Baca Juga:
Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Untuk mengikuti acara melalui Zoom Online Meeting, calon peserta harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu pada laman bit.ly/DaftarTalkShowPPS. Peserta yang mengikuti acara melalui Zoom berkesempatan mendapatkan buku gratis dari DDTC. Simak ‘Gratis, DDTC Bagi-Bagi Buku Baru! Mau?’ dan ‘Gratis dari DDTC, Susunan dalam Satu Naskah UU Pajak Terbaru! Mau?’.

Seperti diketahui, pemahaman masyarakat mengenai PPS sangat penting. Tidak hanya berkaitan dengan kinerja fiskal, tetapi juga tentang kepatuhan untuk memasuki era transparansi pajak. Wajib pajak bisa mendapat pertimbangan untuk menghitung cost and benefit saat hendak mengikuti PPS.

Talk show ini diharapkan mampu menjawab sejumlah pertanyaan mendasar dari masyarakat mengenai PPS. Terlebih, wajib pajak masih memiliki waktu sekitar 3 bulan lagi sebelum program yang menjadi amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) ini berakhir.

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Sesuai dengan ketentuan dalam UU HPP, program ini dibagi menjadi 2 skema kebijakan. Skema pertama untuk wajib pajak orang pribadi dan badan peserta tax amnesty atas harta perolehan pada 1 Januari 1985 hingga 31 Desember 2015.

Sementara skema kedua untuk wajib pajak orang pribadi dengan deklarasi harta perolehan 2016—2020. Ulasan mengenai ketentuan umum PPS dalam UU HPP juga dapat dilihat dalam artikel ‘Perincian Ketentuan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak UU HPP’.

Jadi, apakah Anda masih ragu untuk mengikuti PPS? Bisa jadi, Anda perlu mengikuti talk show ini untuk mendapatkan tambahan perspektif. Peserta akan mendapat suguhan diskusi mengenai PPS, baik dari perspektif pemerintah maupun praktisi pajak. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Tahap Pra-Implementasi Aplikasi Coretax, DJP Imbau WP Soal Ini

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?