PRANCIS

Jamin Kesetaraan Gender, Otoritas Pajak Ini Lakukan Reformasi Internal

Redaksi DDTCNews | Minggu, 21 Maret 2021 | 10:01 WIB
Jamin Kesetaraan Gender, Otoritas Pajak Ini Lakukan Reformasi Internal

Ilustrasi ketidaksetaraan gender. (Foto: internationalinvestment.net)

PARIS, DDTCNews - Pemerintah menggunakan momen Hari Perempuan Internasional sebagai sarana mengumumkan agenda kesetaraan gender di kantor otoritas pajak.

Otoritas pajak Prancis (DGFIP) akan melakukan reformasi kebijakan internal untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam 3 tahun ke depan. Agenda kesetaraan gender mencakup beberapa aspek penting dalam lingkup pekerjaan sebagai fiskus.

DGFIP menyebutkan agenda kesetaraan gender dilakukan dengan mempromosikan skema bekerja jarak jauh, menjamin kesetaraan pembayaran gaji antara pegawai laki-laki dan perempuan. Kemudian memerangi stereotip gender dan menjamin kebijakan kesetaraan gender diterapkan penuh oleh seluruh kantor pajak.

Baca Juga:
Tingkatkan Daya Saing, Menkeu Ini Komitmen Lakukan Reformasi Pajak

"DGFIP mengumumkan prakarsa reformasi kebijakan selama 3 tahun untuk meningkatkan kesetaraan gender," tulis keterangan resmi DGFIP dikutip Jumat (19/3/2021).

Kebijakan kesetaraan gender di tubuh otoritas pajak Prancis menjadi agenda penting karena besarnya porsi pegawai perempuan. Hampir 60% pegawai DGFIP adalah perempuan dan 62% promosi jabatan setiap tahun diisi oleh perempuan.

Selain itu, porsi rekrutmen pegawai pajak baru sebesar 55% juga diisi oleh perempuan. DGFIP juga membuat beberapa terobosan aturan untuk mereduksi multi interpretasi aturan untuk menjamin kesetaraan gender.

Baca Juga:
Bertemu Menkeu Arab Saudi, Sri Mulyani Bahas Reformasi Perpajakan

Salah satu kebijakan yang dibuat otoritas adalah memberikan porsi cuti lebih banyak kepada orang tua yang memiliki anak-anak belum masuk usia sekolah. DGFIP juga memberikan asistensi kepada anak pegawai saat menghadapi ujian atau kompetisi.

Selanjutnya, dukungan kepada pegawai perempuan juga diberikan untuk meningkatkan karier. Otoritas menyebutkan adanya tren peningkatan posisi pegawai perempuan dalam posisi manajerial dari 25% pada 2018 menjadi 38% pada 2019.

"DGFIP berkomitmen untuk mempromosikan keseimbangan dalam kehidupan kerja dan juga mempromosikan kesetaraan dalam jalur karier. Setiap bakat dan keterampilan pegawai perempuan harus dipromosikan oleh pemerintah," terangnya.

Seperti dilansir Tax Notes International, DGFIP juga mendorong pegawai perempuan untuk berani melamar pada level jabatan yang lebih beragam. Otoritas menjamin perlakuan yang sama untuk semua kandidat untuk mendapatkan SDM terbaik pada posisi jabatan tertentu. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 08 Desember 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bertemu Menkeu Arab Saudi, Sri Mulyani Bahas Reformasi Perpajakan

Minggu, 08 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Menkeu Thailand Usulkan Tarif PPN Dinaikkan dan PPh Dipangkas

BERITA PILIHAN
Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Siap-Siap SBN Ritel Perdana 2025! Besok Dirilis ORI027T3 dan ORI027T6

Senin, 27 Januari 2025 | 08:43 WIB LAYANAN PAJAK

Butuh Layanan Pajak? Kantor Pajak Baru Buka Lagi 30 Januari 2025

Senin, 27 Januari 2025 | 08:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pembaruan Objek Penelitian PKP Berisiko Rendah untuk Cairkan Restitusi

Senin, 27 Januari 2025 | 08:00 WIB KOTA PALANGKA RAYA

Bayar Pajak Sudah Serba Online, Kepatuhan WP Ditarget Membaik

Minggu, 26 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Soal DPP Nilai Lain atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Ini Kata DJP

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:30 WIB PERDAGANGAN KARBON

Luncurkan Perdagangan Karbon Internasional di IDXCarbon, Ini Kata BEI

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China