PENGAMPUNAN PAJAK

James Riady: Pengusaha Siap Ikut Tax Amnesty

Redaksi DDTCNews | Minggu, 04 September 2016 | 21:02 WIB
James Riady: Pengusaha Siap Ikut Tax Amnesty

JAKARTA, DDTCNews – Pertumbuhan ekonomi dunia yang kini tengah melambat karena kebijakan moneter serta minimnya penciptaan lapangan pekerjaan, maka program pengampunan pajak menjadi suatu upaya untuk menangani permasalahan tersebut.

Pemilik Grup Lippo James Riady menegaskan program pengampunan pajak mampu memperkuat reformasi lain yang berkaitan langsung dengan program itu. Namun reformasi tersebut akan bergantung pada tingkat kesuksesan penerimaan dana pada kebijakan perpajakan ini.

“Yang kami tahu, pada sistem sebelumnya itu tidak sempurna, namun saat ini sudah disempurnakan melalui program tax amnesty. Kami, dan seharusnya seluruh masyarakat, harus memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya,” ujarnya di Jakarta, Jumat (2/9).

Baca Juga:
Pengampunan Pajak Era Soekarno, Seperti Apa?

Ia menambahkan, pertumbuhan perekonomian dunia kini tengah melambat atau hanya berkisar 3% yang disebabkan oleh kebijakan moneter. Hal ini dikarenakan banyaknya pencetakan uang, serta pertumbuhan rendah yang terjadi karena minimnya penciptaan lapangan pekerjaan.

Hal tersebut menjadi salah satu alasan James mengikuti program pengampunan pajak. Karena partisipan program ini akan ditawarkan untuk melakukan investasi yang telah disiapkan oleh pemerintah di sejumlah sektor.

Pemerintah juga sudah menyiapkan investasi, mulai dari investasi berjangka pendek, hingga investasi berjangka panjang. Bahkan wajib pajak dibebaskan untuk memilih instrumen investasi yang diinginkan.

Baca Juga:
Wah! Pemprov Gelar Tax Amnesty, Ada Pemutihan Denda Pajak Kendaraan

Dana yang dialokasikan untuk investasi oleh partisipan tersebut akan dimanfaatkan untuk melakukan sejumlah pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, serta memperkuat reformasi lainnya.

“Saya yakin program pengampunan pajak mampu memperkuat reformasi lain, yang meliputi reformasi pada sektor infrastruktur, kesehatan, logistik, hingga transportasi.” pungkasnya. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 06 Juli 2024 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Pengampunan Pajak Era Soekarno, Seperti Apa?

Jumat, 29 Desember 2023 | 16:00 WIB PEMILU 2024

Bicara Kepastian Hukum, Ganjar Cerita Soal Peserta Tax Amnesty

Jumat, 06 Oktober 2023 | 11:43 WIB PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Raup Triliunan dari Penerbitan SBN Khusus PPS, Kemenkeu Beberkan Ini

BERITA PILIHAN
Jumat, 25 Oktober 2024 | 22:15 WIB HUT KE-17 DDTC

Buku Gagasan Perpajakan Prabowo-Gibran, Wadah Kegelisahan Soal Pajak

Jumat, 25 Oktober 2024 | 22:08 WIB HUT KE-17 DDTC

Kontributor Luar Negeri Beri Testimoni terkait Buku Gagasan Perpajakan

Jumat, 25 Oktober 2024 | 21:30 WIB HUT KE-17 DDTC

Untuk Kontributor, DDTC Bagikan Buku Gagasan Perpajakan Prabowo-Gibran

Jumat, 25 Oktober 2024 | 21:15 WIB HUT KE-17 DDTC

DDTC Berikan Penghargaan untuk Pemenang Lomba dan Kontributor Buku

Jumat, 25 Oktober 2024 | 21:00 WIB HUT KE-17 DDTC

Kabinet Baru Perlu Baca Buku Gagasan Perpajakan untuk Prabowo-Gibran

Jumat, 25 Oktober 2024 | 20:39 WIB HUT KE-17 DDTC

Buku Gagasan Perpajakan Ini Layak Jadi Pertimbangan Pemerintah Baru

Jumat, 25 Oktober 2024 | 20:04 WIB HUT KE-17 DDTC

Digelar, Temu Kontributor Buku Gagasan Perpajakan untuk Prabowo-Gibran

Jumat, 25 Oktober 2024 | 17:00 WIB KAMUS PERPAJAKAN

Update 2024, Apa itu Wilayah Pengembangan Industri (WPI)?

Jumat, 25 Oktober 2024 | 15:00 WIB CORETAX SYSTEM

DJP: Restitusi Bakal Bisa Dicairkan ke Rekening atau Deposit Pajak WP