Bantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Pemkot Batam Bebaskan BPHTB

BATAM, DDTCNews - Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau memberikan insentif pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Batam Aidil Sahalo mengatakan pembebasan BPHTB menjadi bentuk dukungan pemkot kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah. Kebijakan ini juga sejalan dengan program 3 juta rumah yang diusung pemerintah pusat.

"Kami ingin memastikan mereka yang berpenghasilan rendah dapat memiliki tempat tinggal yang layak," katanya, dikutip pada Senin (13/1/2025).

Aidil mengatakan masyarakat berpenghasilan rendah di Batam didefinisikan sebagai individu dengan penghasilan maksimal Rp7 juta per bulan atau pasangan suami-istri dengan penghasilan gabungan maksimal Rp8 juta. Pemkot pun menggunakan kriteria ini untuk memberikan insentif kepada mereka yang memenuhi syarat agar bisa lebih mudah memiliki rumah.

Menurutnya, Pemkot Batam juga akan mempermudah prosedur agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat segera memiliki hunian.

Di sisi lain, dia menilai pembebasan BPHTB untuk masyarakat berpenghasilan rendah akan mendorong kinerja sektor properti di Kota Batam. Kebijakan ini pada akhirnya juga akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Aidil menjelaskan BPHTB menjadi salah satu kontributor utama dalam pendapatan asli daerah (PAD) Kota Batam. Meski demikian, pembebasan BPHTB diyakini tidak akan mengganggu stabilitas keuangan daerah.

"Memang ada potensi kehilangan pendapatan, tetapi sangat kecil, hanya beberapa persen saja. Tidak akan mempengaruhi kestabilan keuangan Batam," ujarnya dilansir

Pada 2024, Pemkot Batam mencatat realisasi BPHTB senilai Rp460 miliar atau 115% dari target Rp440 miliar. Meskipun berdampak pada penerimaan tahun ini, Aidil menegaskan pembebasan BPHTB tidak akan mengganggu keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik.

Menurutnya, penerimaan pajak daerah dari sektor pajak bumi dan bangunan (PBB) diperkirakan terus meningkat pada 2025 seiring dengan pemulihan ekonomi daerah. (sap)